HALO SEMARANG – Akar permasalahan dari ratusan pengemudi kendaraan angkutan barang yang menggelar demo ke kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah di Jalan Siliwangi, Krapyak, Selasa (22/2/2022) kemarin, karena buntut dari ketidakpuasan para pengemudi terkait aturan baru. Yakni tentang batasan maksimal dimensi kendaraan angkutan barang yang diperbolehkan saat melintas di jalan.
Namun, selain yang berkaitan dengan hal regulasi itu, menurut Pakar Transportasi dari Unika Soegijapranoto Semarang, Djoko Setijowarno mengatakan, alasan driver angkutan barang seperti truk over dimension over load (ODOL) melakukan demo, karena mereka juga menuntut agar diperhatikan, karena tarif angkutan barang selama ini terlalu rendah.
Para pemilik barang tidak mau keuntungan selama ini berkurang, padahal biaya produksi meningkat. Di sisi lain pemilik armada truk atau pengusaha angkutan juga tidak mau berkurang keuntungannya.
“Hal yang sama, pengemudi truk tidak mau berkurang pendapatannya. Dengan alasan itu, banyak berseliweran truk dengan kelebihan muatan atau over load, serta dengan menggunakan kendaraan berdimensi lebih atau over dimension untuk menutupi biaya tidak terduga yang dibebankan ke pengemudi truk,” terangnya, saat dikonfirmasi Halosemarang.id, Rabu (23/2/2022).
Dikatakan Djoko, akhirnya sekarang profesi pengemudi truk tidak memikat bagi kebanyakan orang, semakin sulit mendapatkan pengemudi truk yang berkualitas.
“Tekanan terbesar ada pada pengemudi truk karena mereka yang berhadapan langsung dengan kondisi nyata di lapangan. Sehingga jumlah pengemudi truk makin berkurang. Namun, jika masih ada yang bertahan sebagai pengemudi truk, disebabkan belum punya alternatif pekerjaan yang lain. Ke depan, akan banyak kehilangan pengemudi truk yang profesional,” imbuhnya.
Dia berharap, semua stakeholder bisa menjadikan pengemudi truk sebagai mitra, bukan selalu dijadikan tersangka. Tingkatkan kompetensinya dan naikkan pendapatannya.
“Sebenarnya, tidak semua perusahaan milik negara ditarget keuntungan. Harusnya perusahaan seperti itu apalagi BUMN tidak perlu untung, cost recovery saja sudah cukup,”paparnya.
Sekarang, lanjut Djoko, semua perusahaan BUMN diwajibkan punya keuntungan sebesar-besarnya. Jika tidak memberikan keuntungan tinggi, jajaran direksinya dicopot.
“Seperti Perum Damri, PT KAI, PT ASDP, BUJT (Badan Usaha Jalan Tol), dan lainnya yang sejenis dituntut bisa memberikan keuntungan sebesar-besarnya. Misalnya, untuk tarif kendaraan barang masuk jalan tol, tarif kapal penyeberangan, tarif menggunakan KA, tarif menggunakan kapal laut tidak perlu naik terus tiap tahunnya,” pungkasnya.
Seperti diketahui, ratusan pengemudi awak angkutan barang turun ke jalan memenuhi ruas Jalan Siliwangi, Krapyak saat menggelar aksi di depan Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Selasa (22/2/2022). Bahkan, dari aksi demo pengemudi juga sempat menimbulkan kemacetan arus lalu lintas cukup parah, terutama di sekitar lokasi unjukrasa tersebut.
Kemudian, di titik kumpul massa demo seperti di Pudakpayung, Banyumanik juga membuat kamacetan parah, karena ratusan truk dari arah Salatiga diberhentikan diruas jalan tersebut saat akan menuju Kantor Dishub Provinsi Jateng. Akibatnya, membuat terjadinya ketersendatan arus kendaraan yang cukup panjang yang melintas di jalan itu. (HS-06)
