Demi Keamanan Pelanggan, Pemkot Semarang Diminta Susun Regulasi Usaha Air Minum Isi Ulang

Suasana kegiatan diskusi yang digelar oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) terkait keamanan air minum isi ulang tidak bermerek bertempat di Gedung Moh Ichsan, Balai Kota Semarang, Kamis (1/4/2021).

 

HALO SEMARANG – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang membuat regulasi izin usaha air minum isi ulang. Regulasi berupa peraturan daerah (perda) yang dibuat, diharap bisa melindungi konsumen serta pemilik usaha itu sendiri.

“Akses air minum yang bersih itu penting. Perlu peraturan daerah untuk izin sampai pengawasannya. Supaya konsumen terhindar dari ancaman penyakit seperti akibat bakteri ecoli dan pencemaran air,” jelas Arief Safari, Komisioner BPKN dalam diskusi perlindungan konsumen keamanan air minum isi ulang tidak bermerek bersama dinas terkait di Gedung Moh Ichsan, Balai Kota Semarang, Kamis (1/4/2021).

Dia menjelaskan, pemilik usaha kecil air minum itu bisa memutar perekonomian di tengah masyarakat.

Sehingga perlu pendampingan pemerintah dari aspek perizinan, pengawasan, dan lain-lain. Karena kepercayaan dan kesehatan konsumen begitu penting.

Pihaknya mencontohkan upaya Pemerintah Kabupaten Cilacap yang sudah membuat aturan tentang usaha pengisian air minum tak bermerek.

Dengan menggandeng pengusaha serta asosiasi, lanjut dia, usaha tersebut maka pengawasan akan lebih mudah.

“Di Semarang menurut dinas terkait memang belum kejadian ada konsumen keracunan, semoga tidak akan terjadi. Tapi di daerah lain ada kejadian. Nah jangan lengah, keselamatan manusia itu lebih penting. Kita harus edukasi masyarakat dan pemilik usaha serta pemerintah-pemerintah daerah lain. Semarang supaya bisa jadi contoh,” papar dia.

Staf Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang, Johana Sumardjati menjelaskan, perlu peraturan untuk melakukan pengawasan usaha di sektor ini.

Namun, lanjut dia, dari Peraturan Menteri Kesehatan sudah mengharuskan adanya sertifikasi terhadap usaha air minum.

“Jadi para pemilik usaha isi ulang air minum bisa datang ke laboratorium kesehatan. Ini untuk pemeriksaan rutin kandungan biologi dan kimia dari air minum/baku yang dijual. Biaya yang diatur itu Rp 588 ribu,” jelasnya.

Menurutnya, saat ini ada sekitar 254 usaha isi ulang air minum yang ada di Semarang. Namun yang sudah rutin mendapat izin pemeriksaan hanya beberapa saja. Jumlahnya masih sangat kecil.

“Untuk melakukan pengawasan, sejauh ini dari puskesmas terdekat melakukan inspeksi kesehatan. Selain itu, memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait air bersih,” kata dia.

Dalam diskusi tersebut, hadir Asisten 2 Setda Kota Semarang, Widoyono, pihak BPOM, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian dan tamu undangan.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.