HALO SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat terkait kesiapan menjalankan program nasional pembangunan tiga juta rumah.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menilai Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang paling siap mendukung program tersebut, terutama dari sisi kesiapan data dan tata kelola lahan.
“Jawa Tengah di antara yang cukup siap karena database tanahnya paling bagus,” ujar Fahri Hamzah saat bertemu Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen di Kota Semarang, Senin (18/5/2026).
Menurut Fahri, akurasi data menjadi faktor penting dalam menyukseskan program pembangunan rumah rakyat. Pemerintah pusat membutuhkan basis data yang benar-benar valid agar bantuan rumah tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
Karena itu, kesiapan Jawa Tengah dinilai menjadi modal penting untuk mempercepat realisasi program tiga juta rumah yang digagas pemerintah pusat.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan pihaknya siap mendukung penuh skema pemerintah pusat untuk mengurangi angka backlog perumahan di wilayahnya.
Menurut Gus Yasin, kebutuhan rumah layak huni di Jawa Tengah masih menjadi tantangan besar yang membutuhkan kerja sama lintas sektor.
Berdasarkan data akhir Triwulan I Tahun 2026, backlog perumahan di Jawa Tengah masih mencapai 1.051.656 unit.
“Kondisi ini memerlukan intervensi yang masif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat,” ujarnya.
Untuk menekan angka backlog tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan berbagai intervensi melalui dukungan APBD, bantuan keuangan pemerintah desa, hingga bantuan sosial perumahan.
Pada 2025, penanganan rumah layak huni di Jawa Tengah tercatat mencapai 17.510 unit. Sementara pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan dan perbaikan sebanyak 5.000 unit rumah.
Tak hanya itu, capaian sektor pembiayaan rumah subsidi di Jawa Tengah juga tergolong tinggi secara nasional.
Realisasi Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) pada 2025 mencapai 24.470 unit dengan nilai Rp2,9 triliun, menempatkan Jawa Tengah di posisi kedua nasional.
Sedangkan pada periode Januari hingga April 2026, realisasi KPR FLPP di Jawa Tengah mencapai 4.613 unit senilai Rp550,3 miliar dan berada di peringkat ketiga nasional.
Menurut Taj Yasin, pemerintah daerah juga terus memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah.
Salah satunya melalui kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga 100 persen.
Realisasi kebijakan PBG nol rupiah di Jawa Tengah saat ini telah mencapai 14.123 unit, sedangkan pembebasan BPHTB terealisasi sebanyak 1.320 unit.
“Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau,” kata Taj Yasin.
Selain mendukung Program Nasional 3 Juta Rumah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menjalankan program daerah bertajuk “1 KK 1 Rumah Layak Huni”.
Program tersebut diwujudkan melalui gerakan “Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan” yang mengedepankan semangat kolaborasi dan gotong royong.
Pemprov Jateng juga terus memperluas program peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembangunan rumah baru untuk penanganan backlog, relokasi warga terdampak bencana, hingga pengembangan rumah apung sebagai solusi bagi kawasan pesisir dan wilayah terdampak rob.
Dengan berbagai langkah tersebut, Jawa Tengah berharap mampu menjadi salah satu motor utama percepatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat di Indonesia.(HS)
