HALO SEMARANG – Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengurangi backlog perumahan tidak hanya dilakukan dengan menambah jumlah rumah yang dibangun. Pemprov Jateng juga mulai menguji inovasi teknologi konstruksi untuk mempercepat pembangunan sekaligus menekan biaya rumah bantuan bagi masyarakat.
Salah satunya melalui penggunaan bata interlock dalam pembangunan rumah baru bagi warga Desa Jaten, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri. Rumah tersebut diresmikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Kamis (13/8/2026).
Uji coba teknologi tersebut dilakukan Pemprov Jateng bekerja sama dengan PT Semen Indonesia (Persero), sebagai alternatif metode pembangunan rumah bantuan pemerintah.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, penggunaan bata interlock memungkinkan pembangunan rumah dilakukan dengan biaya lebih efisien. Rumah seluas 30 meter persegi tersebut, misalnya, dibangun dengan anggaran sekitar Rp60 juta.
“Kalau dihitung oleh tukang, biasanya satu meter persegi itu Rp3 juta. Berarti kalau 30 meter persegi habisnya Rp90 juta. Tetapi alhamdulillah pembangunan ini kita biayai dengan angka Rp60 juta,” kata Taj Yasin.
Selain menekan biaya, teknologi bata interlock juga dinilai mampu mempercepat proses pembangunan. Rumah tersebut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu setengah bulan.
Efisiensi waktu dan biaya itulah yang membuat Pemprov Jateng mulai menguji penerapan teknologi tersebut dalam program bantuan pembangunan rumah.
“Ini yang kita dorong untuk pemakaian, pengaplikasian khususnya untuk bantuan-bantuan rumah dari Pemprov Jawa Tengah,” ujarnya.
Untuk tahap awal, uji coba bata interlock baru diterapkan pada dua rumah. Pemprov Jateng selanjutnya akan mengevaluasi hasil pembangunan sebelum memutuskan perluasan penggunaan teknologi tersebut pada program bantuan rumah di daerah lain.
Taj Yasin berharap inovasi konstruksi tersebut dapat diadopsi pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah pusat. Dengan demikian, pembangunan rumah layak huni dapat dilakukan dengan biaya lebih terjangkau dan tidak semakin membebani masyarakat penerima bantuan.
“Harapannya nanti bisa diterapkan juga oleh pemerintah kabupaten, pemerintah kota maupun pemerintah pusat, sehingga pembangunan rumah bisa lebih efisien,” ujarnya.
Inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Jateng menangani persoalan perumahan yang masih cukup besar. Pada 2026, intervensi APBD Jawa Tengah diarahkan untuk meningkatkan kualitas 5.111 rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di 35 kabupaten/kota.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 235 unit RTLH berada di Kabupaten Wonogiri.
Selain meningkatkan kualitas rumah yang sudah ada, Pemprov Jateng juga mengalokasikan pembangunan rumah baru untuk mengatasi backlog perumahan sebanyak 120 unit. Sebanyak 20 unit di antaranya berada di Wonogiri.
Salah satu penerima bantuan adalah Isnano Dalhari Nuryanto, warga Desa Jaten, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri.
Sehari-hari, Isnano bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan sekitar Rp1 juta hingga Rp2 juta per bulan. Penghasilan tersebut juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, termasuk membiayai pendidikan dua anaknya.
Sebelum mendapatkan bantuan, Isnano bersama keluarganya masih menumpang. Kini, rumah baru yang sebelumnya hanya menjadi harapan telah berdiri dan siap ditempati.
Bagi Isnano, bantuan tersebut bukan sekadar bangunan fisik. Rumah itu menjadi kesempatan bagi keluarganya untuk memiliki tempat tinggal yang lebih layak dan nyaman.
“Layak banget (rumahnya),” ujar Isnano.
Melalui pemanfaatan teknologi konstruksi seperti bata interlock, Pemprov Jateng berharap program pembangunan rumah tidak hanya mampu mengejar kebutuhan jumlah unit, tetapi juga menghadirkan hunian yang lebih cepat dibangun, efisien dari sisi biaya, dan tetap layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.(HS)
