in

Urban Farming Dorong Ekonomi Warga Pekalongan, dari Lahan Terbatas Jadi Sumber Pendapatan

Pembahasan keberlanjutan kelompok urban farming, atau pertanian urban, dampingan Adaptation Fund yang digelar Kemitraan Indonesia, bersama Dinperpa Kota Pekalongan, Rabu (30/9/2026), di Hotel Howard Johnson Pekalongan. (Foto : pekalongankota.go.id)

 

HALO PEKALONGAN – Program pertanian urban dengan pendampingan oleh Kemitraan Indonesia bersama Dinas Pertanian dan Pangan (Dinperpa) Kota Pekalongan, kini tak hanya mendorong pemanfaatan lahan terbatas untuk budi daya pertanian.

Program tersebut, kini telah membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, melalui pengembangan greenhouse, pemanfaatan pekarangan, hingga pengolahan hasil panen.

Kelompok tani di wilayah Pekalongan Utara pun mulai membangun usaha pertanian, berikut semua nilai tambahnya.

Hal tersebut mengemuka dalam pembahasan keberlanjutan kelompok urban farming atau pertanian urban, dampingan Adaptation Fund yang digelar Kemitraan Indonesia, bersama Dinperpa Kota Pekalongan, Rabu (30/9/2026), di Hotel Howard Johnson Pekalongan.

Pertemuan tersebut membahas strategi keberlanjutan program, penguatan produksi, pemasaran, serta kelembagaan kelompok, setelah program pendampingan berakhir.

Project Officer Comdev Program Adaptation Fund Kemitraan Indonesia, Eva S Nisa, mengatakan program yang memasuki penghujung pendampingan pada akhir September 2026 tersebut, telah menghasilkan perkembangan signifikan.

Urban farming yang awalnya masih terbatas, kini berkembang menjadi puluhan kelompok tani di tujuh kelurahan, dengan dukungan delapan greenhouse melon dan pemanfaatan lahan pekarangan.

Dikatakan Eva, perkembangan tersebut perlu dilanjutkan dengan memperkuat aspek usaha, khususnya produksi dan pemasaran.

Pembentukan wadah perkumpulan antarkelompok juga dinilai penting untuk memperluas konektivitas, kerja sama, serta akses pasar.

“Pertemuan ini sangat krusial untuk merumuskan strategi pengembangan sektor produksi dan pemasaran, termasuk membentuk wadah perkumpulan untuk memperkuat konektivitas antar kelompok,” kata dia, seperti dirilis pekalongankota.go.id.

Manfaat ekonomi urban farming juga terlihat dari berkembangnya produk olahan hasil pertanian masyarakat.

Kepala Dinperpa Kota Pekalongan, Lili Sulistyawati, menyebut hasil budi daya kelompok kini tidak hanya dijual dalam bentuk bahan segar, tetapi mulai diolah menjadi produk bernilai jual, seperti teh bunga telang, sampo herbal, hingga sambal bandeng.

Aktivitas produksi dan pemasaran tersebut dipusatkan di fasilitas Rumah Livelihood. Keberadaan fasilitas ini menjadi bagian dari upaya memperkuat rantai usaha kelompok, mulai dari produksi hingga pemasaran, sehingga hasil pertanian masyarakat memiliki peluang memberikan nilai ekonomi yang lebih besar.

Lili mengungkapkan urban farming juga memberikan alternatif pemanfaatan lahan di wilayah yang selama ini menghadapi persoalan banjir rob.

Melalui greenhouse dan optimalisasi pekarangan, lahan yang terbatas dapat digunakan untuk kegiatan produktif sekaligus mendukung ketahanan pangan keluarga.

“Bencana banjir rob yang selama ini menjadi tantangan kini bisa dimanfaatkan menjadi berkah melalui budi daya greenhouse melon dan pengelolaan pekarangan,” ungkapnya.

Lanjutnya, pihaknya siap melanjutkan pembinaan kelompok urban farming secara berkala setelah program Adaptation Fund berakhir.

Keberlanjutan tersebut diarahkan agar kelompok mampu mengelola usaha secara mandiri, termasuk memenuhi kebutuhan operasional budidaya seperti air dan listrik.

Dengan penguatan produksi, pengolahan hasil, kelembagaan, dan pemasaran, urban farming diharapkan berkembang dari sekadar kegiatan budi daya menjadi usaha produktif yang mampu memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Produk-produk hasil urban farming Pekalongan Utara pun ditargetkan dapat memperluas jangkauan pemasaran, tidak hanya di pasar lokal tetapi juga ke pasar yang lebih luas. (HS-08)

 

 

Minat Masyarakat Tinggi, Dinperinaker Kota Pekalongan Buka Pelatihan Service Ponsel

Sosialisasi Bakohumas di Brebes, Komunikasi Pemerintah Harus Membuat Warga Paham dan Terlayani