HALO JAKARTA – Perencanaan pembangunan Jawa Tengah kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional. Dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2026, Jawa Tengah berhasil meraih posisi terbaik ketiga untuk kategori pemerintah provinsi.
Penghargaan tersebut diterima Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen yang mewakili Gubernur Ahmad Luthfi di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Capaian Jawa Tengah juga diikuti daerah lain di tingkat kabupaten/kota. Kabupaten Kendal meraih terbaik pertama kategori kabupaten, sedangkan Kota Pekalongan menempati posisi terbaik ketiga kategori kota.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, penghargaan tersebut menunjukkan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan pemerintah pusat.
Namun, menurutnya, penghargaan bukan menjadi tujuan akhir. Yang lebih penting adalah memastikan perencanaan yang dibuat pemerintah benar-benar diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Ini bentuk kolaborasi, sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan pusat,” kata Taj Yasin.
Salah satu program unggulan yang menjadi bagian dari perencanaan Jawa Tengah dalam PPD 2026 adalah Speling (Dokter Spesialis Keliling).
Program tersebut dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, terutama layanan dokter spesialis, sehingga masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses tidak harus selalu datang ke pusat layanan kesehatan di wilayah perkotaan.
Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu mengatakan, Speling juga menjadi bagian dari penguatan program pemerintah pusat di bidang kesehatan.
“Ini selaras dengan pemerintah pusat yaitu cek kesehatan gratis. Lalu kita kuatkan dengan spesialisnya,” ujarnya.
Kepala Bappeda Jawa Tengah Yusmanto menjelaskan, penilaian PPD tidak semata-mata melihat dokumen perencanaan yang dibuat pemerintah daerah.
Menurutnya, penilaian mencakup keseluruhan proses pembangunan, mulai dari penyusunan dokumen, pencapaian pembangunan, pelaksanaan program hingga inovasi yang dilakukan pemerintah daerah.
“Ini adalah bentuk penghargaan yang mulai dari proses perencanaan, penyusunan dokumen, pencapaian pembangunan dan eksekusi ataupun terkait dengan inovasi daerah,” jelas Yusmanto.
Proses penilaian PPD 2026 berlangsung cukup panjang. Tahapannya dimulai sejak Februari melalui pengunggahan dokumen hingga proses penilaian yang berlangsung pada Agustus.
Tahun ini, tahapan penilaian juga berkembang menjadi tiga tahap. Pada dua tahapan terakhir, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bahkan memimpin langsung tim Pemprov Jateng untuk memberikan jawaban kepada tim penilai.
Menurut Yusmanto, capaian tersebut menjadi pengingat bahwa perencanaan pembangunan tidak cukup berhenti di atas kertas.
Setiap rencana harus mampu diterjemahkan menjadi program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Yang penting ke masyarakat,” tegasnya.
Ia mencontohkan, pembangunan inklusif di Jawa Tengah diarahkan agar pertumbuhan ekonomi turut menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan semakin luasnya kesempatan kerja, diharapkan angka kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah maupun antarpeduduk dapat ditekan.
Capaian PPD 2026 pun menambah catatan prestasi Jawa Tengah dalam bidang perencanaan dan pembangunan daerah.
Pada penyelenggaraan PPD 2026, sebanyak 38 provinsi, 334 kabupaten, dan 86 kota berpartisipasi dalam proses penilaian.
Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, PPD yang telah diselenggarakan sejak 2011 bukan sekadar ajang untuk memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah.
Menurutnya, penghargaan tersebut harus menjadi pemacu agar pemerintah daerah terus memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
“Penghargaan yang sederhana itu bukan hadiah, tetapi pemacu supaya bekerja lebih keras lagi,” kata Rachmat.(HS)
