HALO KENDAL – Menselaraskan usulan kegiatan pembangunan dengan arah kebijakan pembangunan Nasional, arah kebijakan pembangunan Provinsi, dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2024, Pemkab Kendal menggelar Forum Lintas Perangkat Daerah di Gedung Abdi Praja Setda Kendal, Kamis (2/3/2023).
Kepala Baperlitbang Kendal, Izzudin Latif mengatakan, Forum Lintas Perangkat Daerah adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan, untuk membahas usulan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dan pokok-pokok pikiran DPRD dengan perangkat daerah sebagai upaya mempertajam Rencana Kerja Perangkat Daerah.
Dijelaskan, tujuan dari diselenggarakannya Forum Lintas Perangkat Daerah adalah menselaraskan usulan kegiatan pembangunan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan provinsi, dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2024.
“Pokok-pokok pikiran dalam musrenbang tersebut telah terangkum. Lha di sisi lain organisasi-organisasi perangkat daerah (OPD) sudah merencanakan juga. Jadi kita mensinkronkan, apa yang menjadi masukan dari masyarakat melalui musrenbang,” terang Izzudin.
Sementara itu, Sekda Kendal, Sugiono menambahkan, Pemkab Kendal mempunyai visi misi Bupati dan Wakil Bupati. Kegiatan ini untuk menyesuaikan apakah hasil musrenbang mensupport visi misi tersebut.
“Mulai dari programnya, kegiatannya, sub kegiatannya, sudah sesuai atau belum dengan visi misi bupati. Sehingga semua harus mengerucut ke sana,” imbuhnya.
Sugiono menjelaskan, salah satu agenda yang dibahas dalam forum adalah upaya pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan ekstrem di Kendal.
“Untuk kemiskinan eksrem, kami akan melakukan analisa ulang, apakah hasil dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu sesuai dengan realita di lapangan. Setelah kita evaluasi, kemudian kita petakan, titik-titik mana yang benar-benar ekstrem dan kita keroyok bareng-bareng supaya bisa kita entaskan,” jelasnya.
Sugiono mengungkapkan, dalam pelaksanaannya nanti di tiap-tiap kecamatan yang terindikasi kemiskinan ekstrem, akan dilakukan analisa permasalahan.
“Mulai dari pengeluarannya, bisa melalui bantuan langsung tunai (BLT), kemudian menambah pendapatan, salah satunya dengan membantu membuka lapangan kerja. Selain itu terkait miskin, mungkin bisa karena sarana air bersihnya, atau kumuhnya, dan itu akan kita support dengan kegiatan-kegiatan,” ungkapnya.
Sugiono menjelaskan, dalam Forum Lintas Perangkat Daerah juga dilakukan diskusi kelompok berdasarkan pembidangan kelompok. Diskusi kelompok dilaksanakan selama dua hari pada hari Kamis-Jumat (2-3/3).
“Diskusi kelompok dilaksanakan berdasarkan pembagian kelompok bidang dan dihadiri oleh perwakilan tim penyusun RKPD Kabupaten Kendal tahun 2024 sesuai pembidangan, perwakilan anggota DPRD Kabupaten Kendal, perwakilan kecamatan se-Kabupaten Kendal serta perarangka daerah yang mendapatkan usulan dari masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD. Pembagian Kelompok Bidang yaitu bidang ekonomi, pemerintahan, sosial dan budaya dan fisik dan prasarana,” bebernya.
Sugiono juga menyebut, kegiatan Forum Lintas Perangkat Daerah ini juga dalam rangka menghadapi program kerja 2024.
“Harapannya, kita tahu persis permasalahan kemiskinan ekstrem dimana dan bisa diselesaikan oleh OPD siapa, sehingga bisa berkurang,” tandasnya.
Sedangkan terkait angka pengangguran di Kendal, menurutnya ada data yang kurang valid. Karena sesuai data dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kendal, saat ini sudah ada 16.000 tenaga kerja yang tersalurkan di Kawasan Industri Kendal (KIK).
“Tadi ada sedikit koreksi dari Disperinaker terkait tenaga kerja yang sudah kita fasilitasi. Kalau datanya kan tertulis enam ribu ya, itu saya tanya bu Cicik (kepala Disperinaker Kendal-red) angkanya terkoreksi 16 ribu yang benar. Jadi sudah cukup banyak tenaga kerja yang kita fasilitasi,” pungkasnya. (HS-06)
