HALO KENDAL – Pemerintah Kabupaten Kendal menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal, di Ruang Abdi Praja Setda Kendal, Rabu (10/1/2024).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kendal, Sugiono dalam sambutannya menjelaskan, kegiatan bertujuan untuk membahas rancangan awal RKPD Kabupaten Kendal tahun 2025 bersama pemangku kepentingan.
“Tujuannya adalah memperoleh masukan dan saran sebagai bahan penyempurnaan penyusunan rancangan awal RKPD dan rancangan awal progran kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal tahun 2025,” jelasnya.
Acara dihadiri, Bupati Kendal, Dico M Ganinduto, Ketua DPRD Kendal, Muhammad Makmun, serta diikuti para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Kendal, dan juga Camat se-Kendal.
Sementara itu, Bupati Kendal, Dico mengatakan, prioritas mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata dengan meningkatkan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan, menjadi arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025 melalui tagline “Kendal Inklusif”.
Dengan “Kendal Inklusif” di tahun 2025, diharapkan peningkatan kualitas infrastruktur dapat mendukung peningkatan kinerja pada berbagai sektor, baik sektor perekonomian, pendidikan, kesehatan maupun sektor lainnya.
“Jadi infrastrukturnya kita fokuskan di tahun 2025. Sudah banyak pembangunan yang kita lakukan dan pembangunan kita berbasis kepada peningkatan sumberdaya manusia semua. Ini nanti akan kita tindaklanjuti dengan penguatan infrastruktur pada tahun 2025,” ujar Bupati.
Dirinya juga menandaskan, arah kebijakan Kendal Inklusif juga difokuskan pada penguatan kualitas jalan, ketahanan daerah dalam penanganan bencana. Kemudian peningkatan kualitas lingkungan terutama pengelolaan sampah yang terintegrasi, dan peningkatan layanan angkutan jalan yang terintegrasi.
“Di tahun 2025 nanti ketika harus dianggarkan bagaimana perencanaan kita terkait penanganan dan ketahanan bencana. Kemudian pengelolaan sampah yang terintegrasi, kemudian peningkatan layanan angkutan jalan yang terintegrasi,” tandas Bupati.
Ditegaskan, ada tiga poin penting yang harus benar-benar diperhatikan dalam menyusun rencana program kerja pemerintah daerah.
Karena menurut Bupati, jika ketiga poin penting tersebut dilakukan, maka lebih mudah dalam menyusun program-program yang tepat sasaran.
“Yaitu memperhatikan indikator pemerintah, memperhatikan program berdasarkan dampak atau impact, serta mendengarkan masukan dari stake holder dan seluruh elemen masyarakat,” tandasnya.(HS)
