HALO SEMARANG – Ketahanan pangan (food security) merupakan salah satu isu paling sentral dalam rembangunan pertanian dan pembangunan nasional, terlebih bagi negara berkembang seperti Indonesia yang berpenduduk besar. Hal ini disebabkan oleh ketahanan pangan sangat terkait erat dengan ketahanan sosial, stabilitas sosial, ketahanan nasional serta stabilitas ekonomi.
Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko menegaskan, tentang program diversifikasi (memperbanyak variasi) bahan pangan yang dicanangkan pemerintah pusat, perlu disiapkan serius oleh pemerintah daerah. Apalagi, katanya, Presiden Joko Wiodo juga mengatakan, pemerintah ingin ada diversifikasi bahan pangan dalam menghadapi ancaman krisis pangan dunia.
“Diversifikasi pangan dapat mendorong masyarakat tidak hanya tergantung kepada beras sebagai bahan makanan pokok. Apalagi di Indonesia banyak alternatif pilihan-pilihan yang bisa dimaksimalkan. Diversifikasi pangan, alternatif bahan pangan tidak hanya tergantung pada beras,” kata politisi Partai Gerindra ini, Selasa (17/10/2023).
Dikatakan Heri Londo, sapaan akrabnya, permasalahan utama dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia saat ini berkaitan dengan adanya fakta bahwa peningkatan permintaan pangan yang lebih cepat dibandingkan penumbuhan penyediaannya. Permintaan yang meningkat cepat tersebut merupakan akibat dari peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat, dan perubahan selera.
“Di lain pihak, kapasitas produksi pangan nasional penumbuhannya lambat yang disebabkan adanya kompetisi dalam pemanfaatan sumberdaya lahan dan air serta stagnannya pertumbuhan produktivitas lahan dan tenaga kerja pertanian,” katanya.
Maka diversifikasi pangan merupakan cara alternatif yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan beragam sumber karbohidrat dari jenis tanaman selain beras. Namun hal ini harus disiapkan secara sistematis, baik dalam kebijakan maupun pemahaman yang baik di masyarakat.
Pemerintah perlu mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan-lahan tak produktif di wilayah Jawa Tengah, untuk pengembangan pertanian non-beras. Support dari pemerintah diperlukan, khususnya terkait pemasaran produk pertanian dan menjaga harga hasil pertanian non-beras.
“Tujuannya adalah meningkatkan kualitas dan kesejahteraan petani di Jawa Tengah. Sementara terkait pemberdayaan masyarakat, diversifikasi pangan perlu untuk terus dilakukan. Masyarakat didorong untuk mulai menanam tanaman pangan selain padi. Program ini harus dilakukan secara terpadu,” katanya.
Pasokan Pangan
Sementara pasokan pangan di Jawa Tengah dipastikan aman. Sebab, provinsi ini dianggap sebagai lumbung pangan nasional. Bahkan, Pemerintah Provinsi Jateng bersama pemerintah kabupaten/kota selama 2023 ini sudah menghelat sebanyak 409 kali Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai tempat, omzetnya sudah mencapai Rp 27,5 miliar.
Kegiatan yang dilaksanakan tahun ini melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2022, kegiatan GPM dilakukan sebanyak 180 Kali dengan omzet Rp 8,6 miliar.
“Jawa Tengah kan salah satu lumbung pangan nasional. Produksi padinya melimpah. Sumber pangan lokal juga melimpah. Ini yang terus kami genjot produktivitasnya sebagai langkah mendukung upaya Indonesia menjadi lumbung pangan dunia,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Drs Nana Sudjana di Semarang, Senin, 16 Oktober 2023.
Terkait fasilitas pembiayaan distribusi (FDP), Pemprov Jateng berkomitmen untuk mendistribusikan komoditas pangan secara merata baik dari produsen kepada konsumen, maupun dari wilayah surplus ke wilayah minus. Harapannya, adalah masyarakat dapat memperoleh harga sama dengan harga di tingkat produsen.
Pada September 2023 ini, telah terdistribusi sebanyak 196 ton bahan pangan. Selain itu melalui alokasi tambahan anggaran sebesar Rp 650 juta juga akan didistribusikan bahan pangan sebanyak 420 ton melalui Kios Pangan Murah di daerah miskin.
Sementara untuk subsidi harga pangan, diberikan untuk memangkas selisih dari harga sebenarnya dengan harga yang harus dibayarkan oleh konsumen. Tahun 2023, alokasi anggaran subsidi pangan sebesar Rp 9,7 miliar untuk komoditas beras, jagung, telur, serta bawang merah dan cabai.
Nana mengatakan, bantuan kepada petani juga terus digelontorkan melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Mulai dari kartu tani, bantuan pupuk, bantuan benih kepada petani, dan bantuan alat mesin pertanian.
Sementara terkait pemberdayaan masyarakat, diversifikasi pangan terus dilakukan. Masyarakat didorong untuk mulai menanam tanaman pangan selain padi. Sebab di Jawa Tengah diketahui ada sekitar 13 jenis sumber pangan nonpadi yang bisa menjadi alternatif pangan.
“Program diversifikasi pangan ini kami juga lakukan secara terpadu bersama denga TNI-Polri. Khususnya dalam hal memanfaatkan lahan tidur untuk ditanami tanaman pangan,” kata Nana.(Advetorial-HS)
