HALO SEMARANG – Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah berharap Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS), dapat berperan dalam menata kembali daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo.
Harapan itu diungkapkan Ketua Komisi D DPRD Jateng, Alwin Basri, ketika berdiskusi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) di Kabupaten Madiun.
Pertemuan itu dalam rangka mengumpulkan informasi, guna pengayaan kebijakan pengelolaan sumber daya air dan penanganan banjir di Jawa Tengah.
“Jadi dalam menyelesaikan permasalahan DAS yang sangat kompleks, kami sangat paham tidak akan bisa ditangani hanya lewat Dinas PSDA di Semarang saja. Bagi kami, sudah saatnya DAS Bengawaan Solo ditata lagi,” kata Alwin Basri, baru-baru ini.
Dalam kesempatan itu, anggota Komisi D Masfui Masduki, menyoroti masalah pencemaran Sungai Bengawan Solo yang terbilang cukup parah. Pencemaran dimulai dari hulu dan pengaruhnya bisa mencapai daerah hilir di Jawa Timur.
Sementara itu Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA BBWSBS untuk Solo, Madiun, dan sekitarnya, Surendro Adi Wibowo mengemukakah wilayah kerja BBWSBS meliputi Wonogiri bagian selatan, Sragen, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Solo, sampai ke arah utara.
Selain itu juga ada di daerah Madiun, karena aliran sungai Madiun masuk ke Sungai Bengawan Solo jadi satu wilayah sungai yang terkoneksi.
Panjang Sungai Bengawan Solo dari hulu sampai hilir lebih kurang 700 kilometer, ditambah di Madiun ada 300 km. Wilayah kerja juga termasuk cukup panjang, melintasi dua provinsi, yakni Provinsi Jateng dan Jawa Timur.
Mengenai masalah penanganan banjir di wilayah Madiun, jumlah kejadiannya meningkat. Namun untuk penanganannya, tetap terkoordinasi dan melibatkan seluruh stakeholder, seperti seperti pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, agar tetap bisa menangani banjir dengan baik. Dan pengendalian nya dengan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan daya rusak air.
Pelaksanaannya dengan pembangunan baru, pembangunan rutin, pembangunan berkala, perbaikan khusus dan rehabilitasi.
Satker BBWSBS, lanjut Surendro, juga telah memiliki aplikasi bernama “Si Bensol”, kepanjangan dari Sistem Informasi Bencana Bengawan Solo. Keberadaan aplikasi yang diunduh melalui Play Store ini, bisa membantu masyarakat dan petani dalam menyusun pelaporan kejadian bencana banjir.
Peta wilayah sungai pun tak kalah dengan memuliki aplikasi “Akisda” atau Aplikasi Kerusakan Infrastruktur SDA.
Terkait masalah pencemaran, pihak Satker BBWSBS, kata Surendro tidak memiliki kewenangan. Namun demikian bila daerah perlu ada penindakan, pihaknya bersedia untuk membantu. (HS)
