HALO KUDUS – Pemerintah Kabupaten Kudus meminta kepada pemerintah pusat, agar melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan dua program nasional, yaitu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu sebagai bentuk dukungan kelembagaan terhadap usulan yang disampaikan kepada pemerintah pusat.
Sikap tegas dituangkan melalui dua surat resmi yang ditandatangani Bupati Kudus, Sam’ani dan diketahui Ketua DPRD Kudus, Masan, bernomor 500.3/2248/2026 ditujukan kepada Menteri Koperasi Republik Indonesia terkait evaluasi Program KDMP. Sementara surat bernomor 400.7.13/2247/2026 dikirim kepada Kepala Badan Gizi Nasional mengenai evaluasi Program MBG.
Dalam surat tersebut, Pemkab Kudus meminta agar pemerintah pusat melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan kedua program nasional tersebut agar pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran.
Menurut isi surat, langkah yang diambil merupakan tindak lanjut atas aspirasi mahasiswa Kabupaten Kudus yang disampaikan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada 19 dan 22 Juni 2026.
Tak hanya meminta evaluasi, Pemkab Kudus juga mengusulkan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelaksanaan Program KDMP dan MBG beserta aturan turunannya. Keberadaan payung hukum khusus diperlukan agar pelaksanaan kedua program memiliki dasar hukum yang kuat sehingga lebih terarah, efektif, dan efisien.
Khusus untuk Program MBG, Pemkab Kudus menyampaikan usulan tambahan berupa peningkatan transparansi pengawasan. Dalam surat kepada Kepala Badan Gizi Nasional, seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diusulkan menghubungkan kamera pengawas (CCTV) ke portal pemerintah daerah.
Melalui sistem tersebut, pelaksanaan MBG diharapkan dapat dipantau secara terbuka oleh pemerintah daerah maupun masyarakat sehingga meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan program.
Sedangkan surat untuk program KDMP, Pemkab Kudus juga menyampaikan tembusan kepada Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara.
Sikap resmi Pemkab Kudus ini bukan hanya menunjukkan dukungan terhadap keberlanjutan program-program nasional, namun sekaligus menegaskan pentingnya evaluasi, penguatan regulasi, dan peningkatan transparansi agar implementasi di daerah berjalan optimal serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.(HS)
