in

Antisipasi Ancaman Krisis Pangan Dampak El Nino

Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko saat menjadi pembicara utama dalam acara “Pemberdayaan Ormas dalam rangka Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan” yang diselenggarakan Badan Kesatuan Kebangsaan Politik (Kesbangpol) Jateng di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jumat (11/3/2022).

HALO SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko mengingatkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi persoalan yang akan timbul dampak fenomena El Nino. Selain masalah ancaman bencana alam dan penyakit, juga perlu diantisipasi tentang ancaman krisis panangan. Dikarenakan banyak lahan pertanian di Jawa Tengah tak bisa ditanami akibat kemarau panjang dan kekeringan seiring munculnya fenomena El Nino.

“Ancaman krisis pangan ini sangat mengkhawatirkan, karena banyak lahan pertanian tak bisa ditanami akibat kekeringan. Ini harus diantisipasi oleh pemerintah,” kata Heri Londo, sapaan akrabnya baru-baru ini.

Dia berharap dampak El Nino tahun ini tidak parah. Kendati demikian, langkah-langkah antisipasi tetap perlu disiapkan, seperti memetakan daerah-daerah sumber air yang bisa dimanfaatkan. Termasuk kemungkinan droping air bersih di daerah-daerah rawan kekeringan jika diperlukan.

“Karena fenomena El Nino diprediksi terjadi pada Juli hingga September. Adapun puncak El Nino diperkirakan terjadi pada Agustus,” katanya.

Dikatakan, BMKG sebelumnya sudah memperingatkan fenomena El Nino akan menyebabkan musim kemarau tahun ini lebih ekstrem dibandingkan musim kemarau tahun 2020, 2021, dan 2022. Musim kemarau di Indonesia akan lebih panjang dari biasanya, sebagai dampak dari fenomena El Nino di mana terjadinya anomali kenaikan suhu permukaan laut. Dan hasil monitoring BMKG hingga pertengahan bulan Juli 2023, tercatat 63% wilayah Indonesia sudah masuk musim kemarau.

“Skema mitigasi bencana dan kekeringan perlu disiapkan. Stok cadangan pangan perlu dilihat kembali, apakah aman atau tidak. Jika tidak, butuh penanganan seperti apa, itu yang harus dilakukan. Termasuk koordinasi dengan pemerintah daerah,” tegasnya.

El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut yang melebihi kondisi normal di Samudra Pasifik bagian tengah. Pemanasan suhu muka laut meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Kondisi itu memicu terjadinya kekeringan.

El Nino pernah melanda Jateng pada 2019. Kala itu, dampak El Nino dirasakan hingga delapan bulan di sejumlah wilayah, seperti Brebes, Tegal, Demak, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Wonogiri. Tahun ini, El Nino diperkirakan kembali melanda Jateng.

“Dengan pengalaman tahun 2019 lalu, beberapa hal harus diantisipasi, seperti ancaman bencana alam, kekeringan, penyebaran penyakit, dan ancaman krisis pangan,” kata Politisi Partai Gerindra tersebut.

Sementara Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jateng telah menyiapkan sejumlah skema mitigasi kekeringan yang berpotensi terjadi akibat El Nino. Ada dua rencana yang bakal dilakukan, yakni mengeluarkan cadangan pangan pemerintah dan mengoptimalkan penggunaan dana desa.

Ganjar menyebut, stok pangan lokal, seperti beras, jagung, dan ketela, telah disiapkan untuk kondisi darurat. “Pemprov Jateng juga mendorong penanaman tanaman pangan rumah tangga di masyarakat untuk memperkuat ketahanan pangan,” katanya.

Produksi Beras Turun

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) RI, Syahrul Yasin Limpo mengatakan, fenomena El Nino bisa menyebabkan produksi beras Indonesia terkena dampak. Di mana, kata dia, imbasnya diprediksi bisa mencapai 300 ribu sampai 1,2 juta ton. Untuk itu, Syahrul mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan program yang bisa jadi strategi mengatasi efek El Nino bagi produksi beras Indonesia.

“Saat ini Indonesia sedang dihadapkan pada tantangan besar dengan adanya iklim ekstrem El Nino. Kondisi iklim ekstrem tersebut diprediksi akan menyebabkan menurunnya produksi dan ketersediaan pangan secara global, termasuk di Indonesia,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (18/8/2023).

“Untuk mengantisipasi dampak El Nino, Kementan melakukan Gerakan Nasional (GERNAS) Penanggulangan El Nino di 10 Provinsi seluas 500 ribu hektare (ha). GERNAS Penanggulangan El Nino ini diharapkan dapat mengkompensasi penurunan produksi padi sebesar 3 juta ton GKG (gabah kering giling) atau 1,5 juta ton setara beras,” jelas Syahrul.

Dia mengatakan, pembangunan pertanian dalam 2,5 tahun terakhir ini menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang tidak biasa-biasa saja. Yaitu pandemi Covid-19, dampak perubahan iklim ekstrem (El Nino), perang dagang Amerika-China, dan tensi geopolitik Rusia-Ukraina.

“Tapi sektor pertanian terus membuktikan mampu menjadi bantalan perekonomian nasional. PDB Triwulan II 2020 tumbuh 16,24 persen, bahkan sejak tahun 2010 sektor pertanian konsisten menjadi kontributor utama kedua PDB nasional,” cetusnya.

Dia pun optimistis, meski ada kekhawatiran efek El Nino bisa menurunkan produksi pangan karena kemarau yang lebih ekstrem dan berkurangnya curah hujan.

“Kita masih tetap yakin (meski) El Nino datang. Sepanjang semua bupati dan gubernur sama-sama mempunyai niat mempersiapkan diri menghadapi El Nino ini bisa kita selesaikan,” pungkas Syahrul.(Advetorial-HS)

Presiden Jokowi Cek Harga Pangan di Pasar Sukaramai Medan

Ganjar Bantu Perbaiki Jalan Desa di Brebes, Warga Ramai-Ramai Ucapkan Terima Kasih