HALO SEMARANG – Terjadinya rentetan insiden kecelakaan pada moda transportasi udara, darat, dan laut, mendorong Komisi V DPR untuk mempertimbangkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Keselamatan Transportasi Nasional.
Langkah ini dinilai penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan transportasi yang melibatkan berbagai instansi terkait.
Anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputty, menyatakan bahwa meningkatnya insiden transportasi menunjukkan adanya persoalan yang tidak bisa dipandang sebagai kasus yang berdiri sendiri.
Menurutnya, terdapat berbagai faktor yang saling berkaitan dan perlu dikaji secara mendalam.
“Ini sudah menjadi fakta bahwa terjadi hal-hal yang di luar prediksi, dan ada beberapa faktor yang saling kait-mengait. Karena itu, kami mempertimbangkan apakah perlu dibentuk Panja khusus agar pembahasannya lebih mendalam,” ujar Saadiah, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Ia pun menjelaskan, apabila Panja dibentuk, Komisi V DPR dapat mengundang berbagai mitra kerja untuk memberikan penjelasan, mulai dari Kementerian Perhubungan, AirNav Indonesia, hingga kementerian dan lembaga lain yang terkait dengan infrastruktur dan pengawasan transportasi.
Menurutnya, pendekatan lintas sektor sangat diperlukan agar akar persoalan dapat diidentifikasi secara komprehensif. Upaya evaluasi, menurutnya, tidak hanya menyasar aspek teknis, akan tetapi juga tata kelola, koordinasi antarinstansi, serta efektivitas mitigasi risiko.
Ia menegaskan bahwa keselamatan transportasi merupakan isu strategis yang harus menjadi perhatian serius DPR. Baginya, setiap kecelakaan harus dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem, bukan sekadar menindaklanjuti insiden secara parsial.
“Ini harus menjadi perhatian serius Komisi V. Kita ingin memastikan bahwa semua moda transportasi, baik udara, darat, maupun laut, benar-benar aman bagi masyarakat,” kata Politisi Fraksi PKS tersebut, seperti dirilis dpr.go.id.
Selain pembentukan Panja, Komisi V DPR juga akan mengagendakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan mitra kerja guna meminta klarifikasi terkait berbagai insiden yang terjadi belakangan ini.
Jika diperlukan, DPR juga membuka kemungkinan melakukan investigasi lapangan.
Saadiah berharap evaluasi menyeluruh tersebut dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk memperkuat sistem keselamatan transportasi nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi.
“Tujuan akhirnya adalah memastikan transportasi nasional semakin aman, andal, dan memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat,” kata dia. (HS-08)
