HALO SEMARANG – Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada Kamis (6/2/2025) diwarnai oleh sejumlah protes, hal ini timbul lantaran besaran efisiensi yang dilakukan pemerintah pada Kementerian Pekerjaan Umum.
Efisiensi besar-besaran pada instansi ini berimbas pada pembatalan beberapa proyek infrastruktur, baik yang terkait dengan pembangunan fisik maupun kegiatan non-prioritas.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus dengan gamblang mengungkapkan ketidaksetujuannya atas pemangkasan anggaran besar-besaran, pada Kementerian pekerjaan Umum.
Namun dia menegaskan bahwa kewenangan penetapan pagu indikatif merupakan kewenangan penuh pemerintah.
“Kalau saya ditanya setuju nggak anggaran Menteri PU sebesar itu? 1000% saya bilang saya tidak setuju! Tapi bukan kewenangan saya, saya bukan presiden. Masalahnya kondisi hari ini kita serahkan dulu sepenuhnya kepada pemerintah,” kata Lasarus seraya meredam protes, yang berdatangan dari beberapa Anggota Komisi V DPR RI.
Sebelumnya, Menteri PU, Dody Hanggodo memaparkan bahwa anggaran Kementerian PU yang semula sebesar Rp110,95 triliun, harus mengalami pemotongan signifikan, sehingga tersisa hanya Rp29,57 triliun.
Hal ini lantas berpengaruh pada target pembangunan infrastruktur bidang PU termasuk tidak adanya pembangunan jembatan gantung dan preservasi jembatan dan sejumlah proyek pembangunan lainnya.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Robert Rouw mengungkapkan rasa pesimisnya terhadap anggaran yang kecil dan khawatir aspirasi daerah tidak bisa terealisasi. Ia menegaskan bahwa sebagai anggota dewan, mereka dibebani sumpah jabatan untuk memperjuangkan aspirasi daerah dan berharap hal itu dapat diakomodir dalam pembahasan anggaran yang akan datang.
Salah satu protes keras terkait pemotongan anggaran ini juga datang dari Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu.
Menurutnya dengan anggaran yang ada, KemenPU akan kesulitan melaksanakan pembangunan di daerah yang nantinya pada banyak hal lain.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menegaskan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat jika berbagai program infrastruktur tidak terlaksana.
Selain Menteri Pekerjaan Umum, hadir pula pada kesempatan tersebut sejumlah mitra Komisi V dalam kesempatan tersebut seperti; Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Transmigrasi, Kepala BMKG dan Kepala BNPP/Basarnas. Sejumlah Kementerian/Lembaga tersebut juga mengalami efisiensi anggaran dengan besaran yang bervariatif.
Meski masih menuai berbagai polemik, Komisi V DPR RI tetap melakukan pengesahan terhadap pagu indikatif sejumlah kementerian dan lembaga yang hadir lantaran penentuan besaran anggaran merupakan kewenangan pemerintah sesuai dengan Instruksi Presiden yang dan Surat Menteri Keuangan.
Selanjutnya, Komisi V DPR RI akan menggelar rapat dengan mitra untuk mengupas program kerja masing-masing kementerian/lembaga.
Sementara itu diperoleh keterangan pula bahwa anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2025 juga terhambat.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan anggaran tersebut masih diblokir oleh Menkeu, sehingga tidak ada progres pembangunan pada tahun ini.
Namun Dody juga memaparkan progres pembangunan IKN pada tahun 2024, yang tercatat mencapai 87,9 persen dari alokasi anggaran tahun lalu.
Untuk 2024, dukungan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum untuk IKN sebesar Rp 40,29 triliun.
Meski anggaran untuk 2025 diblokir, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memastikan pembangunan IKN tetap berlanjut.
AHY mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk IKN dari 2025 hingga 2029.
Anggaran tersebut akan digunakan sesuai tahapan yang telah disusun.
“Setelah menyelesaikan pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda, fokus kini beralih ke pembangunan kawasan serta fasilitas legislatif dan yudikatif,” jelas AHY. (HS-08)
