HALO REMBANG – Pemerintah Kabupaten Rembang harus menyesuaikan penanganan abrasi di wilayah pesisir, dengan kebijakan Pemerintah Pusat mengenai efisiensi anggaran.
Untuk sementara, pekerjaan fisik baru dapat dilaksanakan di Pantai Caruban, Kecamatan Lasem.
Hal itu diungkapkan Kepala BPBD Kabupaten Rembang, Sri Jarwati, seperti dirilis rembangkab.go.id, pada Jumat (20/6/2025).
Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rembang, telah berkoordinasi intensif dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, terkait penanganan abrasi di empat lokasi prioritas.
Masing-masing adalah Pantai Caruban (Kecamatan Lasem), Desa Blimbing (Kecamatan Sluke), Pandangan Kulon (Kecamatan Kragan), dan Pandean (Kecamatan Rembang). Seluruh lokasi tersebut telah melalui proses survei teknis.
Namun karena adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pusat, pekerjaan baru bisa dilaksanakan di Pantai Caruban, di mana pembangunan pemecah gelombang sudah mulai dilakukan.
Walaupun demikian, panjang bangunan yang dilaksanakan pun, jauh di bawah rencana awal.
Semula, panjang bangunan tersebut direncanakan 100 meter, tetapi kemudian karena keterbatasan anggaran, hanya bisa dilaksanakan sepanjang 40 meter.
Padahal abrasi di Pantai Caruban tergolong cukup serius. Dalam satu tahun terakhir terjadi pengikisan garis pantai hingga empat meter, dengan total panjang dampak abrasi hampir mencapai satu kilometer.
Masyarakat lokal pun bersama pengelola pantai, telah membangun pemecah gelombang secara swadaya menggunakan buis beton dan karung berisi pasir sepanjang 100 meter.
Dia juga menyampaikan bahwa keempat titik lokasi semula direncanakan untuk ditangani pada tahun ini.
Namun realisasinya belum dapat dipastikan karena adanya efisiensi anggaran di tingkat pusat.
“Rencananya tahun ini. Adanya efisiensi ini banyak adanya rencana yang semula ada penanganan di wilayah Kabupaten Rembang sementara belum,” ujarnya.
Meski demikian, pihaknya tetap proaktif dalam menjalin komunikasi dan memperbarui pengajuan usulan kepada BBWS Pemali Juana.
“Menunggu konfirmasi dan kami juga selalu mengupdate permohonan ke BBWS terkait dampak abrasi yang terjadi. Kemarin Pandangan Kulon kami juga mengirim surat untuk penanganan selanjutnya,” imbuhnya.
Dia menekankan, Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk terus mengupayakan penanganan abrasi secara bertahap. Namun demikian hal itu harus menyesuaikan dengan dukungan anggaran dan koordinasi lintas instansi yang diperlukan. (HS-08)
