HALO KENDAL – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kendal memfasilitasi Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kendal dalam acara Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan Tahun 2023 di Ruang Paringgitan Kabupaten Kendal, Selasa (18/4/2023)
Acara yang digelar secara daring oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia ini, bertujuan untuk menjaring suara-suara perempuan.
Selain itu, acara menjadi salah satu forum untuk memberikan masukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan, seperti Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Menteri PPPA RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, dalam sambutannya menyampaikan, ketimpangan jender terjadi pada akses, partisipasi, dan kontrol terhadap program pembangunan antara perempuan dan laki-laki.
Kondisi tersebut, lanjutnya, mengakibatkan para perempuan di tanah air kurang merasakan manfaat pembangunan.
“Pada saat yang sama, terdapat penyelenggaraan layanan perlindungan dari kekerasan yang belum menyeluruh hingga ke pelosok-pelosok. Untuk itu kualitas perencanaan pembangunan kita harus lebih ditingkatkan, diperkuat, dan betul-betul dipastikan terjadi hingga di tingkat akar rumput,” tandas Menteri PPPA.
Sementara, Kepala Bidang Aptika pada Diskominfo Kendal, Heri Ariyanto menyampaikan, fasilitasi ini sebagai bentuk dukungan agar kegiatan yang selenggarakan oleh Kementerian PPPA dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) bisa berjalan dengan lancar, sehingga apa yang diharapkan bisa terlaksana dengan baik.
“Penyelenggaraan musyawarah perempuan nasional sangat relevan, sebagai sumbangsih terhadap perencanaan pembangunan nasional jangka panjang, menengah, maupun tahunan. Musyawarah ini untuk memastikan partisipasi dan suara perempuan benar-benar bermakna dalam perencanaan pembangunan,” ujarnya.
Sedangkan Ketua PEKKA Kendal, Siti Aidha menyampaikan, dalam rangka memfasilitasi perempuan Indonesia dalam menyampaikan kemajuan dan tantangan di berbagai bidang, maka beberapa organisasi perempuan berinisiasi menyelenggarakan Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan.
“Organisasi yang menggagas musyawarah, yaitu Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga bersama tujuh pelaksana program INKLUSI, di antaranya Aisyah, BaKTI, KAPAL Perempuan, Kemitraan, Migrant CARE, PKBI dan SIGAB bersama KPPPA dan juga BAPPENAS,” bebernya.
Sebab, lanjut Aidha, tahun 2023 merupakan tahun perencanaan, separuh dari perjalanan dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan juga tahun penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Ketiga momen itu berlangsung dalam waktu yang bersamaan.
Sehingga momentum ini menjadi sangat penting dan berarti untuk memastikan suara dan aspirasinya tercermin secara signifikan baik dari sisi proses maupun substansi dalam proses perencanaan pembangunan.
“Musyawarah perempuan ini merupakan sebuah upaya untuk memastikan suara-suara perempuan didengarkan dan menjadi masukan untuk penyusunan dokumen rencana pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2024-2029,” imbuh Aidha.
Dirinya juga mengungkapkan, kegiatan ini akan diselenggarakan secara hybrid, diikuti oleh 3.000 orang di lebih dari 500 desa, 102 kabupaten/kota, 17 provinsi, termasuk Dinas DP2KBP2PA Kendal dan Disdukcapil Kendal, yang diselenggarakan selama dua hari mulai 17-18 April 2023.
Karena itu, lanjut Aidha, salah satu cara untuk meningkatkan kualitas perencanaan adalah dengan meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat, termasuk perempuan dalam perencanaan, dengan membuka akses terhadap kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
Selain itu memastikan bagaimana kontrol dan partisipasi mereka, serta apakah mereka benar-benar merasakan manfaat pembangunan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kendal yang sudah memfasilitasi kegiatan ini melalui Dinas Kominfo. Sehingga PEKKA Kendal bisa mendapatkan arahan dari Pemerintah Pusat, dan nantinya bisa melaksanakannya dengan baik,” ungkap Aidha. (HS-06).
Para perempuan di Kendal, mengikuti acara Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan Tahun 2023 secara daring, di ruang Paringgitan Kabupaten Kendal, Selasa (18/4/2023)
