HALO SRAGEN – Sulitnya mendapatkan informasi tentang pertanahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) seperti Warkah Tanah, Sertifikat Tanah, ataupun alasan proses peralihan menyebabkan sekelompok masyarakat mengadukan BPN Kabupaten Sragen ke Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Tengah.
BPN Kabupaten Sragen digugat ke KIP Jateng olah Darto Suparno, warga Mojodoyong RT.008 RW.000, Kedawung, Sragen, Jawa Tengah. Didampingi kuasa hukumnya dari Karman Sastro & partner, Darto melakukan gugatan terhadap BPN Kabupaten Sragen dan Kepala Desa Mojodoyong ke sengketa informasi di KIP Jateng. Sengketa informasi dengan No Register perkara No 137/SI/X/2022 yang disidangkan Selasa (31/1/2023) memasuki tahap pembuktian.
Darto Suparno berharap permintaan untuk minta dokumen letter C milik orang tuanya dibuka. “Lebih jauh kita juga minta BPN Kabupaten Sragen membuka warkah tanah sehingga mampu menjawab pertanyaan, kenapa tanah letter C milik ayah saya bisa naik status menjadi hak milik orang lain. Ada yang aneh, ini harus dibongkar,” ucapnya.
Sukarman, SH, MH ketua tim hukum yang mendampingi Darto menuturkan, tanah letter C atas nama ayah kliennya diduga telah diserobot orang lain. “Kita hanya minta Kepala Desa untuk membuka sekaligus memberikan Regsiter Letter C nomer 293 persil 279 petak 125 S.II luas 9490M2 dan persil 289 P.III Luas 1930 m2,” ujarnya.
Ia menambahkan, tanah Letter C kliennya ternyata sudah dinaikkan statusnya menjadi Hak Milik No 1248 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Sragen. “Maka dari ini, BPN kita masukkan sebagai termohon untuk membuka warkah tanah atau alasan menjadi SHM,” tuturnya.
Kepala Divisi Bantuan Hukum DPC Peradi RBA tersebut mengharapkan majelis sengketa KIP Jateng mengabulkannya. “Sudah ada yurisprudensi atau putusan Majelis KIP di Sumatera Utara yang memutuskan jika warkah tanah bukan informasi yang dikecualikan, jadi klien kita berhak tahu,” jelasnya.
Karman sapaan akrabnya menginformasikan, jika dalam waktu dekat ada tiga BPN lainnya yang akan digugat ke sengketa informasi publik. “Ini bukan informasi yang dikecualikan, apalagi jelas ada hubungan hukum terhadap objek tanahnya,” tandasnya.(HS)
