HALO SEMARANG – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo, mengingatkan bahwa dunia saat ini sedang menghadapi ancaman krisis global dan Indonesia perlu bersiap untuk menghadapi, termasuk ancaman inflasi.
Hal itu disampaikan Bambang Soesatyo, di depan Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, beserta sederet menteri dalam acara Sidang Tahunan MPR, Selasa (16/8/2022).
Dengan mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo, Bambang mengatakan bahwa ancaman krisis global kini ada di depan mata. Saat ini, sekitar 320 juta penduduk dunia berada dalam kondisi kelaparan akut.
Menurut data IMF dan Bank Dunia, perekonomian 66 negara diprediksi akan bangkrut dan ambruk. Pelambatan dan kontraksi pertumbuhan ekonomi global, semakin diperburuk oleh tingginya kenaikan inflasi.
“Berkat kesigapan Pemerintah dalam menyikapi ancaman krisis, dari hasil survei Bloomberg, Indonesia dinilai sebagai negara dengan risiko resesi yang kecil, hanya tiga persen, sangat jauh jika dibandingkan dengan rata-rata negara Amerika dan Eropa, yang mencapai 40 hingga 55 persen, ataupun negara Asia Pasifik pada rentang antara 20 hingga 25 persen,” kata dia.
Namun demikian, kita tidak boleh lalai. Kenaikan inflasi dapat menjadi ancaman bagi perekonomian nasional. Badan Pusat Statistik mencatat, bahwa per Juli 2022, laju inflasi Indonesia berada di level 4,94 persen, dan pada Agustus diprediksi akan meningkat pada kisaran 5 hingga 6 persen.
“Bahkan pada bulan September 2022, kita diprediksi akan menghadapi ancaman hiper-inflasi, dengan angka inflasi pada kisaran 10 hingga 12 persen,” kata dia.
Laju kenaikan inflasi, disertai dengan lonjakan harga pangan dan energi, semakin membebani masyarakat, yang baru saja bangkit dari pandemi Covid-19.
Lonjakan harga minyak dunia pada awal April 2022 diperkirakan mencapai 98 US dolar per barel.
Angka ini jauh melebihi asumsi APBN 2022 sebesar 63 US dolar per barel. Di sisi lain, beban subsidi untuk BBM, Pertalite, Solar, dan LPG, sudah mencapai Rp. 502 triliun.
Kenaikan harga minyak yang terlalu tinggi, tentunya akan menyulitkan kita dalam mengupayakan tambahan subsidi, untuk meredam tekanan inflasi.
Tidak ada negara yang memberikan subsidi sebesar itu. Kondisi fiskal dan moneter Indonesia juga perlu menjadi perhatian, guna menghadapi potensi krisis global.
Di sektor fiskal, tantangan yang harus dihadapi adalah normalisasi defisit anggaran, menjaga proporsi utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto, dan keberlanjutan pembiayaan infrastruktur.
Dari segi moneter, tantangan terbesar adalah mengendalikan laju inflasi, menjaga cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar Rupiah.
Pengembangan kemampuan sektoral, terutama Konsolidasi Demokrasi, Ekonomi Hijau, Infrastruktur Digital, dan Pembangunan Ibu Kota Negara, keberlanjutan komitmen lintas pemerintahan merupakan landasan utama bagi pembangunan nasional jangka panjang, dan sekaligus upaya me-mitigasi berbagai risiko yang dihadapi di masa depan.
Defisit anggaran yang harus kembali ke angka kurang dari 3 persen pada tahun 2023, menjadi tantangan utama, karena kondisi pemulihan yang tidak menentu.
Selain itu, peningkatan utang yang signifikan menimbulkan beban pembayaran bunga tambahan. Sebagai strategi jangka pendek, penyusunan prioritas dan re-alokasi anggaran secara tepat diperlukan.
“Kebijakan burden sharing tidak hanya dengan moneter,tetapi juga dengan dunia usaha, dapat menjadi opsi dalam upaya pembiayaan ketidakpastian di masa mendatang,” kata dia.
Sementara itu, strategi jangka panjang membutuhkan perencanaan pembayaran utang setidaknya untuk 30 tahun ke depan, dan pada saat yang bersamaan, memastikan kondisi fiskal dan moneter tetap terjaga.
Di sisi lain, pembayaran kupon dan jatuh tempo utang pemerintah, akan berdampak pada pengurangan cadangan devisa. Berdasarkan data bulan Juli 2022, kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri Indonesia sebesar 21,6 miliar dolar AS per bulan.
Lebih lanjut, posisi cadangan devisa Indonesia pada bulan Juli ini, masih senilai lebih dari dua kali lipat dari standar kecukupan internasional. (HS-08)
