HALO SEMARANG – Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin, menegaskan mitigasi pengelolaan risiko bencana dan upaya pemulihan pascabencana di Indonesia, tetap menjadi program prioritas pemerintah.
Penegasan itu disampaikan Wapres, saat menutup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2022, Kamis (24/02/2022) secara virtual.
“Penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, harus tetap dijadikan prioritas, sebagaimana komitmen dalam RPJMN 2020-2024, terkait lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim,” kata dia, seperti dirilis Setkab.go.id.
Sesuai data World Risk Index Tahun 2020, Indonesia merupakan negara yang menduduki posisi ke-40 di antara 181 negara rentan bencana.
Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun 2020, juga mencatat beban rata-rata yang harus ditanggung untuk menanggulangi bencana alam dan nonalam, setiap tahun mencapai Rp 22.8 triliun.
Adapun dari sisi korban jiwa, dalam kurun waktu 5 tahun, antara 2016 sampai 2020, terdapat sejumlah 30 juta orang mengungsi, 29 ribu terluka, serta 7 ribu meninggal dunia dan hilang.
Wapres menyampaikan, beberapa jenis bencana yang sering terjadi di Indonesia, adalah cuaca ekstrem, gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Keempat jenis bencana tersebut, berhubungan erat dengan krisis iklim. Untuk itu, mitigasi bencana iklim juga sangat diperlukan.
“Melihat kondisi dan letak geografis Indonesia, pemetaan risiko iklim dan bencana menjadi mutlak diperlukan. Selain itu, isu krisis iklim semakin menuntut penanganan secara holistik dengan pendekatan multi disiplin,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wapres menjelaskan bahwa saat ini telah terdapat beberapa instrumen kebijakan untuk pengelolaan risiko bencana yang lebih baik. Instrumen tersebut di antaranya Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 yang menyediakan peta jalan penanggulangan bencana jangka panjang hingga tahun 2044.
Sementara itu, dalam hal penganggaran, Indonesia telah memiliki Dana Bersama Penanggulangan Bencana sebagai wujud semangat gotong royong dalam pembiayaan risiko bencana. Untuk pemerintah daerah, juga telah ada Standar Pelayanan Minimal sebagai ukuran minimal pelayanan kebencanaan yang harus diberikan kepada masyarakat. Dengan modal awal yang dimiliki tersebut, Wapres pun meminta agar seluruh instrumen yang tersedia dapat dioptimalkan pelaksanaannya secara terpadu.
“Instrumen-instrumen tersebut tidak dapat serta merta membawa keberhasilan dalam penanganan bencana sepanjang para pemangku kepentingan belum bekerja secara terpadu. Oleh karena itu, hendaknya seluruh pihak harus bersatu padu menyumbangkan kontribusi terbaiknya agar ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana benar-benar terwujud. Tentu kita ingat, bencana adalah urusan bersama,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Wapres juga berpesan agar rumusan yang telah dihasilkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2022, dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan, dan membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Rumusan kesepakatan dan rencana aksi harus netes dalam kerja nyata. Tidak cukup dalam tataran konsep dan kesepakatan saja, tetapi sungguh-sungguh terimplementasi secara efektif dan solutif di lapangan,” kata Wapres.
Wapres juga menyampaikan empat strategi tindak lanjut hasil Rakornas kepada jajaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di seluruh Indonesia.
“Pertama, penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, agar tetap dijadikan prioritas dalam meningkatkan ketahanan dan ketangguhan bencana, sebagaimana amanat dari Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2021-2044,” tutur Wapres.
Sebagai contoh, lanjut Wapres, capaian dalam penanganan Covid-19 harus dimanfaatkan, sebagai momentum untuk meningkatkan edukasi dan kolaborasi dengan semangat gotong royong. Sehingga, kesadaran, kepedulian, dan budaya masyarakat dalam menghadapi bencana tidak hanya tangguh tetapi juga aktif dalam menjaga lingkungan dan kelestarian alam.
“Kedua, penanganan tanggap darurat perlu terus diperkuat, terutama proses penanganan agar dipercepat guna mengurangi korban dan kerugian akibat bencana,” ujarnya.
Ketiga, Wapres menekankan bahwa proses pemulihan pascabencana harus semakin diperbaiki. Sebab, masa pemulihan ini merupakan salah satu fase terpenting dalam membangun motivasi dan kepercayaan masyarakat untuk dapat bangkit dari akibat bencana yang dialaminya.
“Penguatan proses pemulihan pascabencana tidak kalah penting. Prinsip membangun kembali menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan (build back better, safer, and sustainable) perlu diupayakan dengan pelibatan unsur masyarakat dan mitra secara partisipatif. Dalam hal ini, prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) sekaligus ditegakkan, leave no one behind (tidak boleh ada yang ditinggalkan),” ungkapnya.
Oleh karena itu, Wapres menegaskan, agar masyarakat terdampak bencana dapat kembali menjalani kehidupan dengan normal dan baik, seluruh proses pemulihan pascabencana harus dapat diselesaikan secara tuntas.
“Keempat, masih ada beberapa penuntasan pascabencana yang menjadi tugas kita sampai saat ini. Di antaranya penuntasan pemulihan pascabencana gempa, tsunami, dan likuefaksi di Provinsi Sulawesi Tengah, penanganan pascabencana gempa di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, penanganan dampak pascabencana erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, dan penanganan pascabencana badai Seroja di Provinsi NTT. Semua penanganan masih on progress. Saya minta untuk terus dipantau dan ditangani hingga tuntas,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menekankan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kepada BNPB yang sejalan dengan program kerja BNPB sebagai upaya optimalisasi strategi penanganan bencana.
“Arahan Presiden titik beratnya adalah pencegahan bencana, budaya kerja, kolaborasi, pemanfaatan teknologi, serta pelaksanaan edukasi kepada masyarakat. Ini mendukung apa yang saat ini dan yang sudah lalu menjadi tantangan kita. Kita sudah punya rencana induk sampai menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Suharyanto.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan juga penandatanganan nota kesepahaman antara BNPB dengan beberapa stakeholder terkait, di antaranya BNPB dengan Universitas Sulawesi Barat mengenai Tridarma Perguruan Tinggi dalam Penanggulangan Bencana, BNPB dan Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) tentang Kolaborasi Penanggulangan Bencana dalam rangka Penguatan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta BNPB dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah mengenai Kolaborasi Penguatan Bencana.
Turut hadir pada acara tersebut Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendy, Kepala BNPB periode 2019-2021 Doni Monardo, dan Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. (HS-08)
