KOTA SEMARANG punya tradisi tahunan yang tidak pernah benar-benar hilang. Saat kemarau, warga mengeluhkan panas. Saat hujan datang, warga mengeluhkan banjir. Bedanya, panas biasanya membuat orang mencari es teh, sedangkan banjir bisa membuat orang mencari pompa, mengangkat kasur, dan mengikhlaskan sepatu kesayangan yang mendadak beralih “fungsi” menjadi perahu.
Tradisi ini sebenarnya tidak perlu terus dipelihara. Ada jeda yang cukup panjang antara musim kemarau dan musim hujan. Jeda itu bisa dipakai untuk membereskan pekerjaan rumah. Mengeruk sedimentasi sungai, memperbaiki talut, membersihkan sampah di saluran, memeriksa pompa, serta memastikan pintu-pintu air berfungsi dengan baik.
Sayangnya, dalam urusan banjir, Kota Semarang kadang terlihat punya hubungan yang agak rumit dengan kalender. Ketika matahari bersinar terik, pekerjaan antisipasi mestinya dikebut. Namun, ketika hujan datang dan air mulai masuk ke jalan. Pejabat pun sibuk rapat koordinasi, inspeksi lapangan, dan konferensi pers.
Padahal, hujan tidak pernah berjanji akan menunggu sampai pemerintah selesai rapat.
Kota Semarang bukan wilayah yang baru mengenal banjir kemarin sore. Pemerintah kota sendiri memiliki Rencana Induk Sistem Drainase 2011–2031. Dokumen itu mengakui persoalan yang dihadapi Semarang, mulai dari topografi wilayah yang beragam, perkembangan kawasan perkotaan, berkurangnya daya resap air, hingga beban sistem drainase. Artinya, persoalan banjir bukan misteri yang hanya bisa dipecahkan oleh paranormal ketika langit mulai mendung.
Masalahnya, memiliki dokumen perencanaan dan memastikan pekerjaan di lapangan berjalan sesuai kebutuhan adalah dua urusan yang berbeda.
Dokumen bisa dicetak rapi, dijilid tebal, diberi nomor halaman, lalu disimpan dengan penuh kehormatan. Sementara itu, sedimentasi sungai tetap bisa menumpuk dengan santai. Sampah tetap bisa menyumbat saluran. Pompa yang perlu diperiksa tetap membutuhkan teknisi, bukan sekadar kalimat penyemangat.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Agustina Wilujeng Pramestuti, Pemkot Semarang tentu bukan berarti sama sekali tidak mengerjakan pengendalian banjir. Pada Juni 2026, misalnya, Pemkot mengintensifkan penataan drainase di kawasan Simpang Lima. Penanganan banjir juga dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi.
Namun, justru di situlah pertanyaan publik menjadi relevan, apakah pekerjaan yang dilakukan sudah sebanding dengan besarnya persoalan yang dihadapi kota?
Sebab, program pengendalian banjir tidak cukup hanya hadir di beberapa titik yang mudah terlihat. Pekerjaan harus menjangkau kawasan rawan, dilakukan berdasarkan kebutuhan teknis, dan dipastikan selesai sebelum hujan datang dengan membawa rombongan awan.
Lihat saja persoalan Sungai Plumbon. Pada Februari 2026, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang menyebut sedimentasi di sungai tersebut sudah cukup tinggi. Pengerukan juga perlu disertai perbaikan talut agar penanganannya tidak justru memperbesar risiko kerusakan saat hujan deras.
Pada Mei 2026, tanggul Sungai Plumbon di Mangkang Kulon bahkan jebol dan memicu banjir. Pemerintah provinsi, Pemkot Semarang, BNPB, dan BBWS Pemali Juana kemudian terlibat dalam penanganan darurat serta rencana perbaikan jangka panjang.
Ini bukan alasan untuk menyimpulkan bahwa seluruh banjir terjadi akibat kelalaian Pemkot. Pengendalian sungai melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah pusat melalui BBWS Pemali Juana. Curah hujan ekstrem, kondisi daerah hulu, tata ruang, dan kapasitas drainase juga ikut menentukan.
Tetapi pembagian kewenangan tidak boleh berubah menjadi permainan oper estafet tanggung jawab. Warga tidak peduli air yang masuk ke rumahnya merupakan urusan pemerintah kota, provinsi, atau pusat. Mereka hanya ingin air segera surut dan rumahnya tidak tergenang.
Sungai Tenggang, Kaligarang, Plumbon, Banjirkanal Timur, dan Banjirkanal Barat memerlukan perhatian sesuai kondisi masing-masing. Pengerukan, penguatan tanggul, pembersihan sampah, serta perawatan pompa harus direncanakan berdasarkan data dan kebutuhan lapangan.
Di sinilah visi pembangunan diuji. Bukan melalui banyaknya acara yang masuk kalender pemerintah, melainkan kemampuan menentukan pekerjaan mana yang harus diselesaikan lebih dahulu.
Acara Hiburan
Kota tentu membutuhkan festival, hiburan, kegiatan budaya, dan perayaan. Ekonomi lokal juga bisa mendapat manfaat dari acara yang dikelola dengan baik. Warga berhak menikmati kota yang meriah.
Namun, ada yang janggal jika kalender acara tampak lebih ramai daripada informasi mengenai progres pengendalian banjir. Panggung hiburan memiliki jadwal pembukaan yang jelas. Sementara itu, pekerjaan pengerukan sungai semestinya juga memiliki target volume, tenggat penyelesaian, anggaran, serta laporan hasil yang bisa diperiksa warga.
Warga perlu tahu, berapa banyak sedimentasi yang sudah diangkat? Berapa talut yang diperbaiki? Pompa mana yang sudah siap beroperasi? Saluran mana yang masih bermasalah? Berapa titik rawan yang sudah ditangani sebelum musim hujan?
Pertanyaan itu memang kurang meriah dibandingkan siapa yang akan menyanyikan lagu pembuka festival. Tetapi jawabannya jauh lebih berguna ketika air mulai mengalir ke ruang tamu.
Sebab, pekerjaan antisipasi memang punya kelemahan dari sisi popularitas. Ketika berhasil, sering kali tidak ada kejadian dramatis yang bisa diberitakan. Tidak ada pejabat harus menerjang genangan. Tidak ada foto sepatu bot berlumpur. Tidak ada konferensi pers dengan latar belakang tanggul jebol.
Semua berjalan biasa saja. Air mengalir, pompa bekerja, warga beraktivitas.
Justru itulah keberhasilan yang seharusnya dikejar.
Pemerintah yang baik bukan pemerintah yang paling sibuk terlihat ketika bencana datang, melainkan pemerintah yang membuat bencana tidak mudah berubah menjadi urusan tahunan. Tentu banjir tidak bisa dihapus hanya dengan pengerukan sungai, apalagi hujan ekstrem dapat melampaui kapasitas infrastruktur. Namun, risiko bisa dikurangi melalui perencanaan, pemeliharaan, dan pekerjaan yang dilakukan tepat waktu.
Jangan sampai kemarau dianggap musim libur oleh anggaran pengendalian banjir. Jangan pula hujan diperlakukan sebagai kejadian luar biasa setiap kali air menggenangi jalan yang sama.
Kalau setiap musim hujan pemerintah harus kembali sibuk mencari solusi atas persoalan yang berulang, mungkin ada yang perlu diperiksa. Bukan ramalan cuacanya, melainkan kalender kerja dan prioritas anggarannya.
Sebab warga Semarang sudah cukup sibuk mengurus kehidupan masing-masing. Mereka tidak perlu ikut menjadi ahli hidrologi dadakan setiap kali langit menggelap.
Maka, sebelum hujan benar-benar datang, ada baiknya Pemkot Semarang memastikan sungai, drainase, talut, dan pompa mendapat perhatian yang memadai. Bukan setelah air setinggi lutut, baru semua orang sibuk mencari tahu siapa yang belum bekerja.
Sebab hujan memang turun dari langit, tetapi banjir yang berulang semestinya tidak selalu berakhir sebagai kejutan dari pemerintah.(Tulisan ini disempurnakan oleh AI-HS)
