HALO SEMARANG — Sebanyak 184.643 warga di Jawa Tengah telah menerima bantuan air bersih selama musim kemarau 2026. Bantuan tersebut disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di wilayah yang terdampak kekeringan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Heri Pudyatmoko mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pemerintah kabupaten/kota dan berbagai elemen masyarakat yang terus bergerak menyalurkan bantuan air bersih.
Menurut Heri, kolaborasi lintas sektor menjadi bentuk respons cepat untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses air bersih di tengah meningkatnya ancaman kekeringan.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah hingga 24 Juli 2026, bantuan telah menjangkau 184.643 warga atau 61.139 kepala keluarga di 25 kabupaten/kota.
Distribusi dilakukan di 83 kecamatan dan 148 desa, dengan total bantuan mencapai sekitar 6,8 juta liter air bersih.
“Kami mengapresiasi gerak cepat seluruh pihak yang telah memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi. Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas saat musim kemarau,” ujar Heri.
Politisi Partai Gerindra itu menilai penyaluran bantuan tersebut menunjukkan sinergi yang cukup kuat antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, PMI, TNI-Polri, dunia usaha, serta berbagai elemen masyarakat.
Dari total air yang telah disalurkan, sebanyak 4.853.800 liter berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten/kota. Sementara 1.951.500 liter lainnya merupakan dukungan dari CSR, PMI, TNI-Polri, dan berbagai instansi lainnya.
Meski mengapresiasi respons cepat tersebut, Heri mengingatkan bahwa distribusi air bersih hanya menjadi solusi jangka pendek. Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan strategi jangka panjang untuk mengatasi persoalan kekeringan, terutama di wilayah yang setiap tahun mengalami krisis air.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan distribusi air bersih setiap musim kemarau. Perlu langkah yang lebih permanen, seperti pembangunan embung, sumur dalam, jaringan air bersih, hingga konservasi daerah resapan air,” katanya.
Ia mendorong pemerintah daerah melakukan pemetaan secara berkala terhadap wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kekeringan tinggi. Dengan pemetaan tersebut, langkah mitigasi dan penyediaan infrastruktur air dapat dilakukan sebelum kondisi semakin parah.
Menurut Heri, pembangunan infrastruktur air juga perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Tidak semua daerah membutuhkan solusi yang sama karena kondisi sumber air, geografis, dan kebutuhan masyarakat berbeda-beda.
Selain pembangunan infrastruktur, ia mengajak masyarakat ikut menjaga kelestarian lingkungan dan menggunakan air secara bijak. Upaya tersebut penting karena perubahan iklim berpotensi meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan sumber daya air.
“Kolaborasi semua pihak harus terus diperkuat. Dengan perencanaan yang baik dan pembangunan infrastruktur air yang memadai, kita berharap dampak kekeringan dapat terus ditekan sehingga kebutuhan air bersih masyarakat tetap terjamin,” pungkas Heri.(HS)
