HALO SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong peningkatan literasi dan minat baca masyarakat hingga ke tingkat akar rumput. Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat peran Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Bunda Literasi, dan Bunda Posyandu, sekaligus mendorong transformasi perpustakaan agar lebih relevan dengan kebutuhan generasi muda.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen mengatakan, penguatan literasi tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan buku dan gedung perpustakaan. Perpustakaan perlu beradaptasi dengan perubahan perilaku masyarakat, terutama generasi muda yang kini semakin akrab dengan berbagai sumber informasi digital.
Hal itu disampaikan Taj Yasin saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di Kantor Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Kamis (20/8/2026). Kunjungan tersebut membahas pemenuhan tenaga perpustakaan.
Taj Yasin mengakui, Pemprov Jateng masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola perpustakaan, terutama hingga tingkat daerah.
Di sisi lain, perubahan pola konsumsi informasi masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri. Menurut dia, sebagian generasi muda kini menganggap kebutuhan literasi dapat dipenuhi melalui akses digital sehingga ketertarikan untuk datang secara langsung ke perpustakaan cenderung menurun.
“Perpustakaan dituntut menjadi wadah literasi yang mampu memahami kebutuhan anak-anak zaman sekarang,” kata Taj Yasin.
Karena itu, perpustakaan dituntut tidak lagi sekadar menjadi tempat menyimpan dan meminjam buku. Lebih dari itu, perpustakaan harus mampu beradaptasi, berinovasi, serta menghadirkan pengalaman dan nilai tambah bagi pengunjung.
Sebagai bentuk adaptasi, Pemprov Jateng telah melakukan pembenahan fasilitas di perpustakaan daerah. Salah satunya dengan menyediakan area kafe di lantai atas untuk menciptakan ruang yang lebih nyaman dan menarik bagi generasi muda.
“Harapannya, anak-anak muda tidak hanya datang untuk membaca buku, tetapi juga menjadikan perpustakaan sebagai ruang untuk belajar, berdiskusi, dan mengembangkan kreativitas,” ujarnya.
Taj Yasin menambahkan, transformasi tersebut perlu diperluas hingga ke lingkungan sekolah. Dukungan fasilitas dan penguatan pengelolaan perpustakaan, menurut dia, penting dilakukan di sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Wijayati mengatakan, persoalan tenaga pustakawan dan anggaran menjadi dua hal penting yang perlu segera mendapat perhatian.
Menurut dia, pemenuhan tenaga pustakawan bukan hanya menyangkut jumlah personel. Aspek kepastian pengembangan karier dan kesejahteraan juga harus menjadi bagian dari kebijakan penguatan perpustakaan.
“Persoalan pustakawan ini tidak hanya terjadi di Jawa Tengah, tetapi juga menjadi persoalan nasional,” katanya.
Ia menilai, penguatan perpustakaan memiliki kaitan erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perpustakaan yang dikelola secara profesional dan didukung fasilitas memadai dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk memperluas akses pengetahuan masyarakat.
MY Wijayati menegaskan, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional. Karena itu, penguatan ekosistem perpustakaan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dengan demikian, perpustakaan tidak berhenti sebagai gedung yang dipenuhi rak buku, tetapi berkembang menjadi ruang publik yang hidup, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah perubahan zaman.(HS)
