HALO SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menguji model baru pengentasan kemiskinan dengan menempatkan pemuda dari keluarga miskin sebagai sasaran utama pemberdayaan. Tak sekadar menerima bantuan, mereka dipersiapkan agar memiliki keterampilan, usaha, dan penghasilan yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Model tersebut diterapkan melalui Pilot Project Desa/Kelurahan Mandiri Sejahtera Berbasis Pemberdayaan Pemuda yang diluncurkan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mewakili Gubernur Ahmad Luthfi di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Rabu (19/8/2026). Peluncuran menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah.
Taj Yasin mengatakan, pilot project tersebut dirancang untuk menguji efektivitas pemberdayaan pemuda sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan di tingkat desa dan kelurahan.
“Pemuda kita jadikan bagian penting dalam pilot project ini karena mereka memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha, termasuk memperluas pasar melalui teknologi digital,” ujar Taj Yasin.
Program tersebut menyasar warga berusia 16-30 tahun yang berasal dari keluarga dalam desil 1 hingga 4. Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Januari 2026, terdapat 3.493.309 pemuda di Jawa Tengah yang masuk dalam kelompok tersebut.
Pilot project dilaksanakan di delapan desa dan kelurahan. Lokasinya meliputi Kelurahan Semanggi, Nusukan, dan Mojosongo di Kota Surakarta; Desa Winduaji di Kabupaten Brebes; Desa Belik dan Mendelem di Kabupaten Pemalang; Desa Rejosari di Kabupaten Demak; serta Desa Ngawen di Kabupaten Blora.
Taj Yasin menegaskan, program tersebut tidak menggunakan pola pemberian bantuan secara langsung tanpa melihat kebutuhan penerima. Setiap kelompok terlebih dahulu akan menjalani asesmen untuk mengetahui kondisi, pengalaman, kebutuhan, serta potensi yang dapat dikembangkan.
Setelah asesmen, penerima mendapatkan pelatihan dan pendampingan sebelum memperoleh dukungan usaha.
“Bantuan ini tidak langsung diberikan. Kita asesmen dulu. Kebutuhannya apa? Kelompok tersebut sudah punya pengalaman apa? Kita berikan pelatihan dulu, kita berikan pendampingan dulu,” katanya.
Menurut Taj Yasin, pola tersebut diperlukan agar bantuan tidak berhenti sebagai barang atau modal yang habis setelah diterima masyarakat. Sebaliknya, dukungan pemerintah harus berkembang menjadi aktivitas produktif yang mampu menghasilkan pendapatan.
“Dengan harapan bantuan yang kita berikan ini tidak berkurang, tetapi bisa naik atau bertambah,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah yang menjadi lokasi pilot project memastikan program terus dikawal setelah bantuan disalurkan. Perkembangan kelompok penerima manfaat harus dipantau agar usaha yang dibangun dapat berkembang dan memberikan dampak terhadap ekonomi keluarga.
Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani menyambut baik model pemberdayaan tersebut. Menurutnya, pengentasan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui bantuan, tetapi harus diarahkan untuk membangun kemampuan dan kemandirian masyarakat.
“Kita semua ingin pemuda tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi menjadi pelaku pembangunan yang memiliki keterampilan, pekerjaan atau usaha, penghasilan dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” kata Astrid.
Ia berharap pilot project tersebut tidak berhenti pada peluncuran, tetapi menjadi awal pendampingan dan kerja bersama yang berkelanjutan. Jika berhasil, model tersebut diharapkan dapat dikembangkan di daerah lain di Jawa Tengah.
Untuk menopang pelaksanaan pilot project, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan berbagai bentuk intervensi sesuai kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Di sektor ekonomi, dukungan diberikan melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) sebesar Rp 145 juta, bantuan modal Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Rp 480 juta untuk 24 kelompok, serta Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Rp 240 juta.
Dukungan juga datang dari Bank Jateng melalui program KUBE sekaligus pelatihan dasar bagi pemuda dengan nilai mencapai Rp 600 juta.
Pemberdayaan pemuda diperkuat melalui pelatihan keterampilan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) senilai Rp 134,594 juta serta pelatihan Hetero Business Leap (HBL) Rp 7,98 juta.
Para pemuda penerima manfaat juga mendapatkan Kartu Zilenial yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai program pelatihan yang disediakan Pemprov Jawa Tengah.
Intervensi pemerintah tidak hanya menyasar sektor ekonomi. Jaminan sosial turut diberikan melalui Kartu Jateng Ngopeni senilai Rp 105,6 juta, Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) Rp 436,8 juta, serta bantuan pendidikan BSM untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB senilai Rp 73 juta.
Sementara untuk memperbaiki kondisi dasar keluarga penerima manfaat, Pemprov Jateng menyalurkan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rp260 juta, bantuan jamban Rp 675,22 juta, serta instalasi sambungan listrik Rp 49,5 juta.
Ada pula bantuan benih ikan nila merah senilai Rp 13,5 juta yang diarahkan untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi produktif masyarakat.
Melalui skema tersebut, Pemprov Jateng mencoba mengubah pendekatan pengentasan kemiskinan: dari sekadar memberikan bantuan menjadi membangun kemampuan. Pemuda keluarga miskin didorong menjadi pelaku usaha dan pembangunan sehingga bantuan yang diberikan dapat berkembang menjadi sumber pendapatan serta menjadi pijakan bagi keluarga untuk keluar dari kemiskinan.(HS)
