SUARA alat berat hampir tak pernah benar-benar berhenti di kawasan Gombel Lama, Kota Semarang. Bukit yang selama puluhan tahun dikenal sebagai kawasan hijau dan daerah resapan air itu kini berubah menjadi hamparan tanah yang sibuk diratakan. Truk keluar masuk membawa material, sementara debu dan getaran menjadi bagian dari keseharian warga yang tinggal di sekitar proyek Superblok Pakuwon Mall Semarang.
Namun, di balik geliat investasi bernilai triliunan rupiah itu, tersimpan cerita lain yang tidak kalah besar, keresahan warga.
Di RT 006 RW 005 Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumani, Kota Semarang, sejumlah rumah mulai menunjukkan retakan. Sebagian lantai ambles, dinding terbelah, dan beberapa penghuni mengaku tidak lagi merasa tenang setiap kali alat berat mulai bekerja.
Bagi Forum Advokasi Rakyat (FAR), kondisi tersebut bukan sekadar persoalan kerusakan bangunan. Mereka menilai kejadian itu merupakan sinyal bahwa proyek berskala besar harus dievaluasi secara menyeluruh, terutama dari aspek keselamatan lingkungan dan kepatuhan terhadap regulasi.
Koordinator FAR, Eko Haryanto mengatakan, pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya nilai investasi ataupun potensi pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar.
“Kami meminta Pemerintah Kota Semarang, DPRD Kota Semarang, dan seluruh instansi terkait tidak hanya fokus pada nilai investasi. Keselamatan warga, perlindungan lingkungan, dan kepatuhan terhadap hukum harus menjadi perhatian utama,” ujarnya.
Menurut Eko, sedikitnya 19 rumah warga mengalami kerusakan struktural yang diduga berkaitan dengan aktivitas pematangan lahan di kawasan proyek. Karena itu, FAR menolak penyelesaian yang hanya berupa perbaikan bangunan secara parsial.
“Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa rumah mereka benar-benar aman. Yang diperlukan bukan sekadar tambal sulam, tetapi audit lingkungan secara menyeluruh agar penyebab kerusakan dapat diketahui secara objektif,” katanya.
Bagi warga Gombel, kawasan perbukitan itu bukan sekadar lokasi pembangunan. Bukit tersebut merupakan bagian penting dari bentang alam Kota Semarang yang selama ini berfungsi sebagai daerah resapan air sekaligus kawasan dengan karakter geologi yang sensitif.
FAR menilai perubahan bentang alam dalam skala besar harus dilakukan dengan kehati-hatian tinggi. Organisasi tersebut mempertanyakan proses penyusunan dokumen lingkungan, kesesuaian tata ruang, hingga efektivitas mitigasi risiko terhadap kondisi geologi kawasan.
Ketua Harian FAR, John Ari Nugroho mengatakan, masyarakat tidak menolak pembangunan. Namun, pembangunan harus berjalan dengan prinsip transparansi dan mengedepankan perlindungan terhadap warga yang terdampak.
“Yang kami perjuangkan bukan menolak investasi, tetapi memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai aturan. Jika seluruh prosedur telah dipenuhi secara benar, masyarakat tentu akan lebih mudah menerima. Persoalannya sekarang muncul berbagai pertanyaan yang membutuhkan jawaban terbuka,” ujarnya.
Menurut John, keterbukaan informasi mengenai dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menjadi salah satu kebutuhan mendesak agar masyarakat mengetahui bagaimana risiko-risiko pembangunan telah dipetakan dan dimitigasi.
Ia menilai proses tersebut juga penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap proyek yang saat ini menjadi sorotan.
FAR juga menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan penyusunan dokumen lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Audit Independen
Menurut organisasi tersebut, warga yang tinggal di sekitar proyek merupakan pihak yang paling merasakan dampak langsung sehingga aspirasi mereka harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.
Selain itu, FAR mendorong agar audit dilakukan secara independen dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu, mulai dari ahli geologi, konstruksi, tata ruang, kebencanaan, hingga transportasi.
Pendekatan multidisiplin dinilai penting mengingat proyek berada di kawasan perbukitan yang memiliki karakteristik geologi berbeda dibanding wilayah perkotaan pada umumnya.
“Audit independen akan memberikan gambaran objektif mengenai kondisi sebenarnya di lapangan sekaligus menjadi dasar bagi semua pihak untuk mengambil keputusan yang tepat,” kata John.
Dalam pernyataannya, FAR juga meminta aparat penegak hukum dan lembaga pengawas untuk ikut memantau proses perizinan maupun pelaksanaan proyek sebagai langkah preventif guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan hukum.
Menurut Eko Haryanto, pengawasan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghambat investasi, melainkan memastikan setiap proses berlangsung secara transparan dan akuntabel.
“Kami berharap seluruh proses dapat diawasi secara terbuka sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Transparansi justru akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak,” ujarnya.
Sebagai bentuk sikap, FAR menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, meminta penghentian sementara aktivitas yang dinilai berpotensi memperparah dampak terhadap permukiman warga hingga audit independen dan evaluasi dokumen lingkungan selesai dilakukan. Kedua, mendorong dibukanya proses transparansi publik terhadap dokumen AMDAL dan izin pemanfaatan ruang dengan melibatkan para ahli yang kompeten. Ketiga, meminta aparat penegak hukum melakukan pengawasan terhadap seluruh proses perizinan dan pembangunan guna memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Di tengah ambisi menghadirkan pusat ekonomi baru di Kota Semarang, suara warga dari kawasan Gombel menjadi pengingat bahwa pembangunan selalu memiliki dua sisi. Di satu sisi menghadirkan peluang investasi dan pertumbuhan ekonomi, di sisi lain menuntut tanggung jawab untuk memastikan setiap langkah pembangunan tetap berpihak pada keselamatan manusia dan kelestarian lingkungan.(HS)
