HALO KENDAL – Kejadian longsornya tanggul darurat kali bodri di wilayah Desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal beberapa waktu lalu membuat warga sepakat urunan untuk perbaikan. Hal itu dilakukan, lantaran kondisi tanggul tersebut dirasakan sangat mengkhawatirkan.
Apalagi saat kejadian ketinggian air di Bendung Juwero pada waktu itu dikabarkan padahal baru di angka 200 meter. Di mana yang seharusnya masih dalam status aman, namun ternyata malah membuat longsor dan jenis longsorannya juga berbahaya.
“Yang longsor adalah tanggul paling bawah. Kalau tidak segera ditangani akan menarik tanah di atasnya. Sehingga, malah akan semakin mengkhawatirkan,” ungkap Edi Lukman Kepala Desa Kebonharjo, Kamis (5/2/2026).
Lebih lanjut dirinya menyebut, anggaran untuk pekerjaan murni dari swadaya masyarakat. Menurutnya, saat komunikasi dengan pihak PSDA Kali Bodri Jawa Tengah, menyatakan belum ada anggaran. Sedangkan anggaran desa setelah adanya pengurangan alokasi, tidak bisa mengcover seluruh biaya perbaikan.
“Sehingga semua warga kebonharjo, diwakili BPD dan perwakilan RW sepakat untuk urunan bersama. Karena butuh biaya besar, tetapi tidak anggaran dari pemerintah. Karena dianggap tidak prioritas,” jelas Edi Lukman.
Dibeberkan, pekerjaan perbaikan tersebut nantinya berupa pemasangan trucuk bambu dan jumbo bag di sisi dalam tanggul bawah, dengan volume pekerjaan sekitar 50 meter.
“Adapun teknis pengerjaan dan pekerja kita siserahkan kepada team PSDA Kali Bodri Provinsi Jawa Tengah, karena pekerjaan ini tidak bisa ditangani warga bareng bareng. Karena memang butuh teknis khusus,” ungkap Edi Lukman.
Sementara itu, dari perwakilan Forum Petak Bodri (Peduli Tanggul Kali Bodri), Arif Fajar Hidayat sangat menyambut baik kegiatan swadaya ini. Menurutnya, setelah kemarin dilaksanakan di Desa Cepiring, Desa Kebonharjo berlanjut Desa Lanji dan Desa Purwosari.
“Sebenarnya kesadaran warga sangat tinggi. Cuma memang kita tidak tahu sistem penganggarannya pemerintah seperti apa. Kok bisa bisanya hal darurat tidak segera ditangani,” ujarnya, seraya mengaku tidak tahu alasan pemerintah baik Gubernur Jawa Tengah maupun Bupati Kendal, yang tidak turun tangan gerak cepat.
Arif menjelaskan, permohonan kepada Gubernur, karena pengelolaan Kali Bodri berada di bawah Pemprov Jawa Tengah. Sedangkan sebenarnya Bupati juga bisa mengalokasikan anggaran perbaikan dengan kegiatan Dana Tak Terduga (DTT), karena kondisi tanggul sudah kritis.
“Kami sangat mengkhawatirkan kondisi tanggul Kali Bodri. Jadj nunggu apalagi. Wong yang lokasi di Desa Kebonharjo baru selesai November kemarin saja, dihantam air Januari di ketinggian juwero 200 sentimeter dengan kategori aman langsung longsor. Apa mungkin karena memang tanggul darurat, sehingga mudah longsor. Jadi tetap perlu permanen,” imbuh Arif.
Pihaknya berharap, ke depan sesuai dengan janji Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen saat meninjau lokasi beberapa waktu lalu dikatakan, terkait alokasi anggaran 2026 untuk tanggul permanen akan terus dikawal hingga terealisasi.
“Kami bersama masyarakat dengan para kepala desa yang tanggulnya kritis, yaitu Desa Cepiring, Desa Kebonharjo, Desa Lanji akan terus menagih janji kepada pemerintah untuk realisasi tanggul Kali Bodri yang permanen” tandas Arif. (HS-06)
