HALO SEMARANG – Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko menyoroti rendahnya serapan anggaran kementerian dan lembaga, yang menjadi mitra Komisi V DPR RI.
Kondisi ini dinilai berpengaruh besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah diminta mempercepat pelaksanaan program sejak kuartal pertama tahun berjalan.
“Karena penyerapan anggaran 2025 ini berpengaruh sekali dengan pertumbuhan ekonomi. Di tanggal 1 September tadi, hampir seluruh kementerian tidak sampai 50 persen serapannya,” kata Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, dalam Rapat Kerja Komisi V dengan pemerintah di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.
Politisi Fraksi PKB ini mengingatkan kementerian agar tidak menunda program yang bisa dijalankan lebih awal.
Proses lelang kegiatan, menurutnya sebaiknya dilakukan sejak November atau Desember tahun sebelumnya agar manfaat ekonomi bisa segera dirasakan masyarakat.
“Ini sebagai catatan kita, sebaiknya jika ada program yang harus dilakukan, istilahnya dilakukan di kuartal awal itu lebih baik. Jadi mulai dari November atau Desember, kalau anggaran sudah bisa digunakan, bisa dilelang sejak itu. Karena ini sangat berpengaruh sekali dengan pertumbuhan ekonomi,” kata dia, seperti dirilis dpr.go.id.
Selain itu, Sudjatmiko juga menekankan pentingnya program padat karya dijalankan lebih awal.
Program ini dianggap memiliki dampak langsung bagi masyarakat kecil karena menyerap banyak tenaga kerja.
“Program padat karya itu yang sekarang dilakukan baru berjalan di awal Agustus bahkan September. Kalau bisa di bulan Maret, April itu sudah bisa dijalankan di tahun depan. Karena anggaran ini langsung ke kelompok-kelompok kecil, sangat bermanfaat di tingkat bawah,” jelasnya.
Dalam rapat kerja itu, Komisi V dan pemerintah juga membahas perkembangan pagu efektif anggaran 2025 yang mendapat tambahan dari hasil buka blokir.
DPR turut menyetujui penyesuaian dari pagu indikatif ke nota keuangan, serta memberikan persetujuan usulan tambahan pagu anggaran tahun 2026.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah mitra Komisi V DPR RI, antara lain, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Transmigrasi, dan Kepala BMKG. (HS-08)
