HALO BLORA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora mengusulkan agar ada penambahan kuota SMA dan SMK negeri dan mengupayakan agar ada Perguruan Tinggi Negeri di wilayahnya.
Menurut Bupati Blora, Arief Rohman, masih banyak wilayah kecamatan yang jauh dari lokasi SMA negeri atau SMK negeri.
Hal ini disampaikan Bupati Blora, Arief Rohman, setelah memimpin rapat persiapan Sekolah Rakyat, yang dihadiri Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Jawa Tengah, Budi Santoso, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Sunaryo, belum lama ini.
“Kita ingin tahu seberapa banyak lulusan SMP MTs sederajat yang melanjutkan ke jenjang SMA SMK sederajat, utamanya SMA SMK Negeri. Kalau memang angkanya kecil, maka perlu didorong agar ada penambahan kuota SMA atau SMK Negeri di Kabupaten Blora,” kata Arief Rohman, seperti dirilis blorakab.go.id.
Jika proses pendirian SMA atau SMK Negeri baru membutuhkan proses yang panjang dan waktu yang lama, menurutnya bisa saja ditempuh dengan cara menambah kuota daya tampung sekolah negeri yang sudah ada.
“Seperti contohnya SMA Negeri 1 Cepu itu lahannya sudah penuh dan sempit, sedangkan peminatnya sebenarnya banyak,” kata dia.
Ada usulan agar nanti dilakukan tukar guling dengan tanah Pemkab yang lebih luas agar daya tampung siswanya bisa ditambah.
“Usulnya agar SMAN 1 Cepu pindah ke lahan bekas SD internasional yang kini dipakai SDN 3 Balun, depan Hotel Grand Mega Cepu. Tolong ini dikaji,” ungkap Bupati.
Selain SMA/SMK Negeri, Bupati yang sukses menyelenggarakan program Sekolah Sisan Ngaji (SSN) ini, juga mengusulkan kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Jawa Tengah, agar Blora bisa ditambah satu lagi SLB Negeri untuk wilayah barat.
“Saat ini SLB Negeri di Blora baru ada dua yakni di Jepon dan Randublatung. Barat juga perlu seperti Kunduran dan sekitarnya. Tolong Pak Naryo Kepala Dinas Pendidikan untuk melihat ada tidak bekas Gedung SD yang telah dimerger kondisinya masih layak. Nanti bisa diusulkan ke Provinsi untuk lokasi SLB Negeri yang baru,” tambah Arief.
Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Jawa Tengah, Budi Santoso, mengapresiasi besarnya perhatian Bupati Blora terhadap pendidikan untuk generasi muda di wilayahnya.
“Siap Pak Bupati akan kami kaji. Di saat Pemkab lain merasa cukup satu Kabupaten satu SLB, sedangkan Blora sudah ada 2 akan ditambah lagi satu. Ini perhatian yang luar biasa dari Pak Bupati untuk anak-anak. Nanti bisa diusulkan saja Pak kepada kami suratnya untuk dibahas lebih lanjut,” ucap Budi Santoso.
Sedangkan untuk usulan penambahan kuota SMA Negeri dan SMK Negeri di Kabupaten Blora, dirinya menyampaikan data bahwa saat ini daya tampung SMA maupun SMK Negeri di Blora untuk menerima lulusan SMP MTs sederajat masih rendah.
“Baru 35 persen lulusan SMP MTs sederajat yang bisa terserap ke SMA/SMK Negeri di Kabupaten Blora. Selebihnya sekitar 65 persen masuk di sekolah swasta, atau bahkan sekolah di luar wilayah Blora,” ungkap Budi Santoso.
“Sebenarnya wilayah yang potensial ditambah SMA atau SMK Negeri itu Todanan dan Kradenan. Karena lulusan SMP MTs sederajat di kedua wilayah tersebut terbilang tinggi dan belum ada SMA SMK Negeri di sana,” lanjutnya.
Bupati lantas meminta Kepala Dinas Pendidikan Blora berkoordinasi dengan Kacabdindik Jawa Tengah itu, untuk memetakan wilayah mana yang potensial untuk ditambah kuota SMA SMK Negerinya, termasuk merancang SLB Negeri satu lagi.
Bupati ingin agar seluruh anak-anak Blora wajib sekolah hingga jenjang SMA SMK sederajat. Jangan sampai ada anak tidak sekolah (ATS). (HS-08)
