HALO SEMARANG – DPRD Jawa Tengah menyoroti lemahnya integrasi data dalam proses perencanaan kebijakan publik di daerah. Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko, mendorong agar setiap program dan alokasi anggaran disusun berdasarkan data terpadu yang akurat dan terverifikasi, bukan asumsi sektoral semata.
Menurutnya, banyak program selama ini gagal tepat sasaran karena data yang digunakan bersifat parsial, tidak sinkron antarinstansi, dan tidak mencerminkan kondisi lapangan yang sesungguhnya.
“Kita tidak kekurangan program, yang kurang itu akurasi data. Banyak kebijakan lahir tanpa dasar realitas, akhirnya tidak menyentuh masalah yang sebenarnya,” ujar Heri.
Heri mencontohkan, dalam penanganan stunting, masih terjadi perbedaan angka antara Dinas Kesehatan, Bappeda, dan pemerintah kabupaten/kota. Hal serupa juga terjadi pada data kemiskinan, angka putus sekolah, dan penerima bantuan sosial.
Ketidaksinkronan itu berdampak langsung pada program yang tidak sesuai kebutuhan, bahkan tumpang tindih. Di beberapa daerah, misalnya, ditemukan desa dengan bantuan gizi tinggi meski kasus stunting tidak tinggi, sementara desa lain yang lebih rawan justru minim intervensi.
“Ini membuktikan pentingnya satu sistem data yang solid, dinamis, dan bisa diakses lintas sektor. Kalau datanya berantakan, kebijakannya pun ikut meleset,” jelasnya.
Dorong Sistem Satu Data Daerah
Heri mendorong Pemprov Jawa Tengah mempercepat pembentukan Sistem Satu Data Daerah (SDD) yang memuat data lintas sektor secara terintegrasi. Ia menilai, sistem ini penting untuk menghindari tumpang tindih program, mempermudah pengawasan, dan memperkuat akuntabilitas.
“Dengan Satu Data, kita bisa lihat wilayah mana yang paling butuh intervensi. Entah itu infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, atau sanitasi. Semua bisa dipetakan dengan presisi,” tambahnya.
Ia juga mendorong kolaborasi aktif antara OPD, pemerintah kabupaten/kota, dan lembaga vertikal agar pembaruan data dilakukan secara berkala dan faktual. Terutama di sektor pendidikan, tenaga kerja, dan kesehatan—yang selama ini menjadi sumber persoalan ketimpangan.
Dengan integrasi data, Heri meyakini pengelolaan anggaran daerah bisa lebih efektif dan berdampak. Belanja publik yang selama ini tersebar tanpa arah bisa difokuskan ke masalah-masalah prioritas yang didukung bukti.
DPRD, kata Heri, akan ikut mengawal proses ini melalui fungsi pengawasan dan penganggaran. Ia menegaskan, pembahasan KUA-PPAS dan APBD tidak boleh lagi dilakukan hanya berdasarkan dokumen formal, tetapi harus mengacu pada data lapangan yang teruji.
“Pemerintahan modern tidak bisa lagi bekerja dengan pendekatan kira-kira. Semua harus pakai data. Makin tepat datanya, makin tepat pula intervensinya,” tegasnya.
Langkah Heri ini dinilai mencerminkan arah kepemimpinan yang berbasis bukti (evidence-based policy) — di mana keputusan publik dibuat berdasarkan realitas, bukan narasi. Ia meyakini, hanya dengan pendekatan seperti ini, kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa dipulihkan.
“Kalau kita ingin membangun daerah secara adil dan merata, ya harus mulai dari data. Itu fondasinya. Dari situ semua bisa dihitung dan dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.(HS)
