HALO KENDAL – Desa Ngesrepbalong, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal menjadi salah satu dari delapan desa di Jawa Tengah yang menjadi percontohan (pilot project) program graduasi pengentasan kemiskinan oleh pemerintah pusat.
Adapun delapan desa tersebut meliputi Desa Pesodongan, Kabupaten Wonosobo, Desa Gambuhan, Kabupaten Pemalang, Desa Wlahar, Kabupaten Brebes, Desa Kalisalak, Kabupaten Banyumas, Desa Ngesrepbalong, Kabupaten Kendal, Desa Kepuhsari, Kabupaten Wonogiri, Desa Dimoro, Kabupaten Grobogan, dan Desa Purwosari, Kabupaten Magelang.
Program graduasi bantuan sosial tersebut dilaksanakan sebagai akselerasi pengentasan penduduk miskin.
Program diarahkan pada beberapa aspek daya ungkit penurunan kemiskinan. Di antaranya peningkatan kualitas hidup melalui peningkatan pendapatan, pemberdayaan bidang ekonomi, peningkatan akses sumber daya, dan pelayanan sosial dasar.
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kendal, Agus Dwi Lestari mengapresiasi terpilihnya Desa Ngesrepbalong yang masuk sebagai salah satu dalam percontohan program graduasi pengentasan kemiskinan oleh pemerintah pusat.
“Kami selaku pemerintah daerah mengapresiasi terpilihnya Desa Ngesrepbalong sebagai pilot project dan mendukung program pemerintah pusat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang masuk dalam katagori kemiskinan dari DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial-red),” ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur mengatakan, kegiatan yang dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono ini merupakan rangkaian proses persiapan graduasi bansos melalui pemberdayaan masyarakat.
Bantuan sosial untuk penanganan masyarakat miskin merupakan salah satu program atau kebijakan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat.
Maskur menjelaskan, pada tahun 2025, dari jumlah penduduk Jawa Tengah yang 37,61 juta jiwa, terdapat sebanyak 19.748.428 jiwa atau 52 persen di antaranya masuk dalam DTKS.
“Sebanyak 1,6 juta penduduk masuk sebagai penerima program keluarga harapan atau bansos PKH, bahkan telah menjadi peserta lebih dari lima tahun,” jelasnya.
Sementara itu, Sekda Provinsi Jateng, Sumarno mengatakan, akan menginternalisasi program tersebut dengan program-program yang ada di Pemprov Jateng.
“Tentu saja kami menyambut baik, karena Jawa Tengah ditunjuk menjadi piloting. Konsep baru ini bisa terinternalisasi dengan program selama lima tahun ke depan,” ujarnya saat membuka Rapat koordinasi dan sinkronisasi graduasi bantuan sosial di Kantor Dinas Sosial Jawa Tengah, Senin (24/2/2025).
Dengan adanya program tersebut, lanjut Sumarno, program pengentasan kemiskinan di wilayahnya bisa lebih akseleratif.
“Angka kemiskinan di Jawa Tengah pada 2024 adalah 9,58 persen. Jumlah tersebut turun dari tahun 2023 yang mencapai 10,77 persen. Penurunan tersebut merupakan hasil dari kolaborasi seluruh stakeholder terkait, termasuk dengan pemerintah kabupaten atau kota,” imbuhnya.
Sebagai informasi, acara rakor graduasi dan sinkronisasi tersebut dihadiri oleh delapan kepala desa yang menjadi pilot project di Jawa Tengah, serta perwakilan dari pemerintah daerah, dan stakeholder terkait. (HS-06)
