HALO SEMARANG – Satuan Tugas Wilayah Densus 88 Anti-Teror Polri di Maluku Utara, menyampaikan sosialisasi pencegahan penyebaran paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme, kepada staf dan pegawai PT PLN (Persero) UP 3 Tobelo.
“Tentunya, dengan pemahaman yang baik, diharapkan karyawan dapat menjadi agen perubahan yang menyebarkan nilai-nilai toleransi dan nasionalisme, baik di lingkungan kerja, keluarga, maupun masyarakat,” ujar, Kepala Tim Satgaswil Malut, Densus 88 Anti-Teror Polri, Ipda Herry Rinsampessy, baru-baru ini,
Dalam keterangannya, seperti dirilis tribratanews.polri.go.id, ia menyebutkan bahwa kegiatan sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para karyawan BUMN, terkait bahaya dan dampak paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, serta terorisme, termasuk langkah-langkah untuk mencegah penyebarannya.
Dalam pemaparannya, dia menekankan pentingnya peran karyawan BUMN dalam menjaga persatuan bangsa serta mencegah penyebaran paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
Sementara itu, materi yang disampaikan dalam sosialisasi ini, mencakup definisi intoleransi, radikalisme, dan terorisme, tanda-tanda radikalisasi, serta modus aksi terorisme.
Selain itu, Satgaswil Maluku Utara juga memaparkan keterlibatan generasi muda dalam aksi teror serta jaringan kelompok teror di Indonesia, bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan peran aktif dalam pencegahan.
Pada akhir kesempatan, dia berharap agar kesadaran akan bahaya paham intoleransi dan radikalisme dapat tumbuh di antara para karyawan, sehingga tercipta lingkungan kerja BUMN yang aman, damai, dan kondusif bagi seluruh pegawai.
Peran BNPT
Sementara itu, upaya untuk mencegah penyebaran paham terorisme, juga terus dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Lembaga ini juga berkomitmen untuk mendukung arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto khususnya dalam hal pentingnya menjaga keutuhan negara.
Adapun salah satu upaya yang dilakukan, yaitu menjaga ideologi Pancasila dari pengaruh ideologi kekerasan yang berpotensi memecah belah bangsa.
“Arahan presiden itu negara harus kuat. Bagaimana menjaga kesatuan serta kebhinekaannya, walaupun berbeda tapi satu tujuan. Ideologi kita adalah Pancasila, ini ideologi yang harus dipertahankan jangan sampai tergerus dengan pengaruh – pengaruh ideologi kekerasan,” kata Kepala BNPT Komjen. Pol Eddy Hartono, dalam wawancara singkat usai Kegiatan Rapat Dengar (RDP) antara Komisi XIII DPR RI dengan BNPT di Ruang Rapat Pansus DPR RI, baru-baru ini seperti dirilis bnpt.go.id.
Eddy juga menjelaskan bahwa ideologi kekerasan ini terus bertransformasi dan mencari pola-pola pendekatan baru.
Maka kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi suatu hal yang krusial. Hal ini pula yang mendasari hadirnya tagline BNPT, yakni “Kolaboratif dalam Penanggulangan Terorisme yang Tercerahkan dalam Keikhlasan”.
“Ideologi yang mengajarkan intoleransi dan kekerasan terus bertransformasi mencari jalan, dengan berbagai cara dan momentum untuk melakukan proses radikalisasi baik secara offline maupun online. Maka, kami berkolaborasi dengan K/L terkait, akademisi, dan elemen masyarakat untuk melakukan pencegahan. Kami punya tagline Kolaboratif dalam Penanggulangan Terorisme yang Tercerahkan dalam Keikhlasan,” kata dia.
Selaras dengan Kepala BNPT, salah satu anggota Komisi XIII Hamid Noor Yasin, mengatakan semua komponen bangsa harus bahu membahu menciptakan rasa aman sebagaimana arahan Presiden RI.
“Pak Prabowo dalam arahannya menegaskan kita semua harus berjuang untuk melayani rakyat dan bahu membahu menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Mari kita berkolaborasi dalam penanggulangan terorisme yang tercerahkan dalam keikhlasan,” katanya. (HS-08)
