HALO SEMARANG – Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari, menyoroti sejumlah pekerjaan rumah, terkait transisi energi yang perlu segera ditangani oleh pemerintahan baru.
Ia mengatakan bahwa pelaksanaan transisi energi di Indonesia, masih menghadapi berbagai tantangan besar.
Salah satu yang disorotinya adalah kemampuan industri lokal, dalam memproduksi komponen-komponen yang dibutuhkan untuk pembangkit listrik Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET).
Hal itu diungkapkannya, dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
“Tantangan industri lokal dalam memenuhi ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) masih sangat terasa. Komponen dalam negeri relatif lebih mahal, dan produksinya juga terbatas,” kata dia, seperti dirilis dpr.go.id.
“Komponen dalam negeri relatif lebih mahal, dan produksinya juga terbatas,” kata dia.
Politisi Fraksi PKS itu, mengatakan bahwa aturan pemerintah terkait syarat minimal TKDN dalam pelaksanaan proyek pembangkit listrik EBET belum sepenuhnya efektif.
Kemampuan industri lokal masih memerlukan waktu untuk bisa menghadirkan produk yang kompetitif secara kualitas dan harga.
“Regulasi yang belum lengkap dan kurang tersinkronisasi harus segera diperbaiki. Selain itu, pemerintah juga harus fokus pada insentif terkait kebutuhan komponen untuk kebutuhan pembangkit listrik EBET, agar transisi energi ini semakin terjangkau dan dapat mencapai titik optimalnya,” jelasnya.
Politisi daerah pemilihan Jawa Barat II itu berharap bahwa pemerintahan baru yang akan dilantik dapat menjadikan agenda transisi energi sebagai prioritas utama.
“Dengan regulasi yang kuat dan kebijakan yang komprehensif, Indonesia bisa merasakan dampak positif dari transisi energi secara optimal, tidak hanya untuk masyarakat tetapi juga untuk keberlanjutan bumi,” kata dia.
Sebelumnya, keberadaan PLTS di kawasan dengan sistem Ground-Mounted di Kawasan Industri Kota Bukit Indah (KBI), Purwakarta, Jawa Barat juga mendapat sorotan dari Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris.
Andi Yuliani Paris mengatakan PLTS dengan sistem Ground-Mounted di Kawasan Industri Kota Bukit Indah, memang mampu mengurangi pemakaian listrik 90 persen.
Bahkan kawasan yang dibangun oleh PT Aruna Hijau Power dalam waktu 6,7 bulan itu dapat menyumbang pengurangan karbon dioksida sebanyak 118.725 ton.
Meskipun demikian, dia menyayangkan semua bahan material 100 persen produk impor dari China.
“Ini 100 persen semua produk China,” kata dia.
Menurut dia, Kementerian ESDM dan Kemenperin seharusnya berpedoman pada regulasi investasi dan manufaktur, yang mengatur investor energi baru dan energi terbarukan (EBET), harus menggunakan komponen dalam negeri semaksimal mungkin.
“Karena ini menjadi roadmap bagi Indonesia ke depannya. Indonesia bisa mereplikasi dari rekayasa engineering yang ada,” kata dia.
Ia melanjutkan, sesuai dengan kesepakatan Paris Agreement dan The Nationally Determined Contributions (NDCs) pada tahun 2030-2060 Indonesia harus menyelesaikan 912 juta ton karbon dioksida untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim.
Untuk itu, Tim Kunker Spesifik ini meninjau PLTS penyuplai listrik terbesar di Indonesia yang memiliki 100 MWp itu.
“PLTS ini materialnya semua impor. Seperti yang kita lihat di belakang saya ini, 100 persen materianlnya dari China. Saya minta kedepannya tentu ada regulasi yang memisahkan antara TKDN Jasa dan TKDN Sistem yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia agar tidak lagi bergantung pada negara lain,” jelasnya.
Politisi Fraksi PAN itu berharap agar ke depannya pemerintah segera memikirkan regulasi tersebut dan Indonesia bisa mereplikasi rekayasa engineering yang ada.
“Kita punya lulusan yang hebat, ini semua bisa dipelajari karena investasi bukan hanya PLTS ini saja tetapi juga investasi itu harus meningkatkan industri-industri dalam negeri,” kata dia. (HS-08)
