HALO SEMARANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang untuk memperhatikan masyarakat terutama pekerja agar mendapatkan upah yang layak. Dari serikat pekerja Kota Semarang telah mengusulkan kenaikan UMK tahun 2024 mendatang menjadi sebesar Rp 3,5 juta.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Muhammad Afif saat menjadi narasumber dalam acara dialog interaktif DPRD Kota Semarang bertajuk “Menghitung UMK Kota Semarang yang Ideal” yang disiarkan langsung di salah satu stasiun televisi swasta, Selasa (17/10/2023).
Pihaknya juga akan ikut mengawasi agar dalam penetapan UMK di Kota Semarang berlangsung kondusif.
“Saya meminta para serikat buruh dan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), serta pemerintah untuk berunding dengan suasana adem, keakraban dan tentunya keputusan yang diambil nantinya bisa berpihak kepada masyarakat, agar tidak timbul suatu gejolak di tengah masyarakat,”imbuhnya.
Dewan mengapresiasi setinggi- tingginya kepada Pemkot Semarang yang selama ini mau bekerjasama dengan semua pihak dalam setiap menjelang penetapan UMK .sementara ⁷
“Harapannya jika nantinya keputusannya dirasa kurang oleh pekerja, belum sesuai harapan namun harus tetap disyukuri menjadi motivasi makin giat dalam bekerja dan semangat lagi.
Karena besaran UMK yang tahun sebelumnya Rp 2,8 juta, saat ini menjadi Rp 3,060 juta. “Hal ini sesuai dengan keputusan Kemenaker Nomor 18 tahun 2022, dimana kenaikan tidak lebih dari 10 persen. Saya rasa kenaikan besaran UMK di kota Semarang sebesar 7,3 persen sudah cukup bagus, dewan apresiasi adanya komunikasi yang baik dari masing masing pihak baik buruh, Pemkot Semarang dan pengusaha dlyang diwakili Apindo,” paparnya.
Menanggapi usulan UMK tahun 2024 mendatang dari buruh, sebesar Rp 3,5 juta, pihaknya setuju demi untuk kesejahteraan masyarakat.
“Namun, dengan adanya regulasi yang tidak konsisten justru berdampak kurang baik, menyangkut kesejahteraan bagi para buruh. Dan jika usulan buruh tidak sesuai yang diharapkan. Pemkot Semarang bisa memberikan terobosan berupa mengeluarkan semacam kebijakan yang dapat membantu para pekerja, dengan syarat apabila PAD mengalami kenaikan yang tajam, dalam bentuk memberikan bahan bakar untuk masyarakat demi terciptanya hubungan yang harmonis. Selain, nantinya pengupahan menunggu dari PP dibuat pemerintah jadi penengah sedikitnya dapat legakan buruh, sesuai dengan peraturan menteri tenaga kerja,” jelas Politisi dari PKS ini.
Pihaknya terus memperjuangkan upah buruh agar naik, dan memperhatikan kondisi riil yang di hadapi rakyat.
“Sehingga para buruh bisa hidup layak dan sekaligus memberikan semangat dalam bekerja aga lebih produktif,” pungkasnya.
Kepala Disnaker Kota Semarang, Sutrisno mengatakan, penentuan UMK Kota Semarang masih dirapatkan dewan pengupahan pada pekan ini dan sekaligus dirumuskan membuat formula terkait besaran upah.
“Sambil menunggu keputusan dari kemenaker. Saat ini kami beserta serikat pekerja, pengusaha mengupayakan upah layak. Namun, keinginan pengusaha sejahterakan buruh, sudah ada dan perlu menunggu keputusan kemenaker,”katanya.
Sementara, Heru Budi Utoyo, Sekretaris KSPN Kota Semarang mengatakan, upah layak dengan survei di pasar pasar tradisional idealnya tahun 2024 sebesar Rp 3,5 juta.
“Survei tiap bulan sampai Oktober di sejumlah pasar. Survei ini memperhatikan kebutuhan hidup layak sesuai dengan kenaikan harga pangan dan kondisi riil di lapangan. Semoga usulan UMK dari kami ini sesuai harapan”ujarnya.(HS-06)
