HALO SEMARANG – Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Tengah kembali menunjukkan perannya sebagai penopang ekonomi daerah. Dengan jumlah mencapai sekitar 4,2 juta unit, UMKM menjadi tulang punggung yang menjaga denyut ekonomi tetap bergerak, termasuk saat momentum Lebaran 2026 yang sempat mendongkrak omzet pedagang hingga dua kali lipat di berbagai wilayah.
Namun, di balik lonjakan musiman tersebut, tantangan pasca-Lebaran masih membayangi. Penurunan daya beli, persaingan pasar, hingga keterbatasan akses menjadi persoalan yang harus segera diantisipasi.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, mendorong penguatan UMKM secara menyeluruh agar tetap menjadi penyangga ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan.
Menurutnya, UMKM tidak cukup hanya bertahan, tetapi harus didorong untuk naik kelas agar mampu berkembang, menyerap lebih banyak tenaga kerja, serta menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“UMKM harus didorong naik kelas secara nyata. Kita tidak boleh membiarkan mereka hanya bertahan di level mikro tanpa kemajuan,” tegasnya.
Heri menguraikan sejumlah strategi konkret yang perlu segera diimplementasikan. Pertama, percepatan digitalisasi melalui pelatihan pemasaran daring dan penguatan branding produk agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
Kedua, kemudahan akses permodalan dengan penyederhanaan prosedur Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta pengembangan skema pembiayaan mikro yang tidak memberatkan pelaku usaha.
Ketiga, pendampingan intensif untuk meningkatkan kualitas produk, mulai dari sertifikasi halal, standar kemasan, hingga inovasi produk olahan yang memiliki daya saing tinggi.
Keempat, integrasi pasar dengan membuka akses UMKM ke ritel modern serta platform e-commerce, sehingga produk lokal dapat bersaing di pasar yang lebih luas.
Selain itu, Heri menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. DPRD, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Koperasi dan UKM, hingga perguruan tinggi dinilai perlu bergerak bersama dalam menciptakan ekosistem UMKM yang kuat.
Ia juga mendorong program pendampingan berbasis desa agar pelaku UMKM di wilayah pedesaan tidak tertinggal dibandingkan dengan yang berada di perkotaan.
“Pemuda dan mahasiswa perlu dilibatkan sebagai pendamping. Mereka bisa membantu dalam desain kemasan yang lebih modern, pembuatan konten promosi, hingga manajemen usaha berbasis digital,” ujarnya.
Dengan jumlah yang mencapai jutaan unit, UMKM dinilai memiliki potensi besar sebagai penyerap tenaga kerja utama di Jawa Tengah. Jika penguatan dilakukan secara konsisten, dampaknya diyakini akan langsung terasa pada peningkatan pendapatan masyarakat serta menekan laju urbanisasi.
Heri menegaskan, penguatan UMKM bukan sekadar program jangka pendek, melainkan bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga ekonomi daerah tetap inklusif dan berkelanjutan.
“Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi tentang bagaimana kita memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.(HS)
