HALO KENDAL – Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kendal tahun 2022 lebih tinggi dibanding tahun 2021. Berdasarkan rilis yang diterima halosemarang.id, Minggu (1/1/2023), pada tahun 2021, serapan anggaran sekitar 84,98 persen.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kendal, Agus Dwi Lestari mengatakan, banyaknya anggaran yang tidak terserap pada tahun 2021, dikarenakan adanya efesiensi.
“Selain itu pada tahun 2021, kondisi pandemi Covid-19 sudah membaik, sehingga dana refocusing penanganan Covid-19 yang sudah dianggarkan, tidak semuanya direalisasikan,” terang Agus.
Selain itu, meski hanya sedikit, lanjutnya, ada juga beberapa kegiatan yang gagal dilaksanakan pada tahun tersebut. Lebih lanjut dikatakan, terkait dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun 2022, pihak BPKAD Kendal, per tanggal 28 Desember ini sudah selesai melakukan pencatatan.
Agus mengungkapkan, pada tanggal 29 Desember 2022, proses tata usaha keuangan daerah semuanya sudah diserahkan ke Bank Jateng.
“Alhamdulillah untuk proses penatausahaan keuangan daerah tahun 2022 di Kabupaten Kendal berjalan lancar,” ungkap Agus.
“Sampai dengan waktu yang ditentukan tanggal 28 Desember sudah kami cetak, seluruh SP2D sudah kami serahkan ke Bank Jateng,” bebernya.
Sedangkan untuk jumlah total serapan anggaran tahun 2022, menurutnya belum bisa dilaporkan. Karena per tanggal 30 Desember merupakan batas akhir dari semua organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengembalikan sisa anggaran.
“Untuk serapan anggaran tahun 2022 lebih baik dari tahun 2021, tapi kami belum bisa melaporkan. Karena saat ini masih menerima setoran sisa uang persediaan yang sudah diterima di awal tahun oleh OPD-OPD yang diberi waktu sampai Jumat 30 Desember ini,” katanya.
Sementara, untuk pendapatan daerah, ada yang tidak mencapai target. Di antaranya pendapatan dari sektor objek wisata. Kepala Disporapar Kendal, Achmad Ircham Chalid mengatakan, pendapatan daerah objek wisata milik Pemkab Kendal tidak mencapai target, namun lebih tinggi bila dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada tahun 2021, pendapatan dari objek wisata sebanyak Rp 900 juta. Sementara di tahun 2022 ini sudah mencapai Rp 1 miliar lebih.
“Sedangkan target pendapatan dari wisata tahun ini ditetapkan sebesar Rp 2,6 miliar. Dan sampai akhir tahun ini sulit bisa tercapai,” ungkap Ircham.
Dirinya mengungkapkan, faktor belum meningkatnya kunjungan wisata secara optimal, di antaranya karena kondisi perekonomian yang belum pulih seratus persen, akibat dampak adanya pandemi Covid-19.
“Faktor lain yang mempengaruhi, adanya inflasi dampak dari naiknya harga BBM,” ungkap Ircham.(HS)
