HALO KEBUMEN – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah, mengungkapkan keprihatinannya, terkait kemiskinan di Kabupaten Kebumen.
Hal itu dia sampai ketika melaksanakan kunjungan kerja di Kebumen dengan meninjau langsung rumah penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sidayu, Kecamatan Gombong, Sabtu (19/7/2025).
Saat memberikan sambutan, Fahri Hamzah menyoroti masalah ketimpangan dan kemiskinan di Kebumen.
“Mari kita akhiri ketimpangan. Ternyata Kabupaten Kebumen ini paling miskin di Jateng,” kata Fahri, seperti dirilis kebumenkab.go.id.
Menurut dia, perumahan merupkan salah satu instrumen penting, untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan tersebut.
Fahri Hamzah memaparkan tiga inti program yang diusung kementeriannya, yakni renovasi 2 juta rumah per tahun, restorasi dan renovasi kawasan, dan mengatasi backlog antrean rumah.
Menurut dia, Presiden Prabowo telah menyetujui program renovasi 2 juta rumah setiap tahun, terutama di desa-desa.
Skema lama BSPS akan digunakan, di mana setiap rumah menerima Rp21,8 juta. Dana ini dialokasikan untuk persiapan (Rp1,8 juta), pemilik rumah (Rp2,5 juta), dan material bangunan (Rp17,5 juta).
Wamen menekankan pentingnya kerja sama dengan koperasi untuk pengadaan bahan bangunan guna membangun rantai ekonomi, serta memprioritaskan sanitasi yang sehat dan kelengkapan rumah, seperti alas, dinding, atap.
Untuk program restorasi dan renovasi kawasan, akan fokus pada 1.000 kawasan pesisir yang akan dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan anggaran sekitar Rp20 miliar sampai Rp22 miliar per kawasan.
Adapun untuk mengatasi backlog antrean rumah yang mencapai sekitar 10 juta backlog, Wamen mengusulkan pembangunan rumah vertikal, khususnya di daerah padat penduduk.
Menurut Fahri, salah satu masalah utama perumahan di Indonesia adalah harga rumah yang mahal.
Diterima Bupati
Sebelumnya kedatangan Fahri Hamzah di Kebumen disambut Bupati Lilis Nuryani dan Wakil Bupati Zaeni Miftah di Pendopo Kabumian.
Di kabupaten itu, Fahri melihat secara langsung manfaat program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tersebut, salah satunya milik Bambang, di Desa Sidayu.
Perubahan kondisi rumahnya sangat signifikan, dari yang sebelumnya berupa bilik, kayu, atau dabag, kini telah menjadi hunian layak.
“Semuanya rumah tidak layak huni, atau RTLH. Jadi yang rumahnya dari bilik, kayu, dabag, itu yang kami prioritaskan,” jelas Koordinator Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Kebumen, Sarwono.
Adapun rumah milik Bambang yang diperbaiki melalui program BSPS tersebut berukuran lebar 5,5 meter dan panjang sekitar 9 meter.
Sarwono menambahkan bahwa prioritas perbaikan juga mencakup pembangunan mandi, cuci, kakus (MCK) jika belum tersedia, karena MCK adalah syarat utama rumah sehat.
“Alhamdulillah sangat terbantu dengan adanya program bantuan bedah rumah ini,” kata Bambang, penerima program BSPS.
Bagi rumah yang sudah memiliki MCK, fokus perbaikan diarahkan pada struktur bangunan utama.
Selain itu, program BSPS ini bersifat swadaya, artinya penerima bantuan diharapkan turut berkontribusi, baik dalam bentuk tenaga kerja maupun konsumsi bagi pekerja.
Skema bantuan BSPS memberikan Rp21,8 juta per rumah. Rinciannya, Rp1,8 juta dialokasikan untuk persiapan administrasi dan pelatihan, Rp2,5 juta untuk pemilik rumah, dan Rp17,5 juta untuk material bangunan.
“Jadi tiap pos anggaran tersebut harus digunakan sesuai peruntukannya. Jika digunakan untuk yang lain tidak boleh,” tegas Sarwono, mengingatkan pentingnya penggunaan dana yang tepat sasaran.
Meskipun program BSPS untuk tahun 2025 belum sepenuhnya muncul dan diperkirakan baru akan aktif pada pertengahan tahun, Sarwono memastikan bahwa program ini akan selalu tersedia setiap tahunnya sebagai komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah perumahan.
Sebagai informasi, Kabupaten Kebumen masih menghadapi tantangan serius dalam penanganan perumahan. Data menunjukkan total 13.660 unit RTLH dan sekitar 5.287 unit backlog perumahan.
Angka ini mencerminkan tingginya kebutuhan akan intervensi pemerintah melalui berbagai program, termasuk BSPS, kredit rumah, dan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Pemkab Kebumen sendiri telah menyampaikan usulan penanganan RTLH untuk Tahun Anggaran 2026 kepada Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman. (HS-08)
