HALO SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) lebih aktif mengenalkan layanan koperasi kepada masyarakat. Langkah ini penting agar keberadaan koperasi tidak sekadar menjadi bangunan usaha di desa, tetapi benar-benar dimanfaatkan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
Pesan tersebut disampaikan Luthfi saat meninjau operasional KDKMP Bergas Kidul, Kabupaten Semarang, dan KDKMP Banyudono, Kabupaten Boyolali, Selasa (20/10/2026).
Di kedua lokasi tersebut, Luthfi meminta pengurus koperasi menyosialisasikan layanan dan produk yang tersedia, terutama bahan pokok penting dengan harga terjangkau. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui bahwa koperasi telah beroperasi dan dapat menjadi alternatif tempat berbelanja kebutuhan rumah tangga.
“KDMP adalah aset desa, jadi harus dirawat, masyarakat harus diworo-woro atau dikasih tahu kalau sudah operasional. Masyarakat harus tahu bahwa ini juga untuk kepentingan desa. Informasikan kalau di KDMP itu menjual bahan pokok penting dengan harga murah,” kata Luthfi seusai peninjauan.
Ia menegaskan, koperasi desa juga harus berperan sebagai penggerak ekonomi lokal, bukan sekadar tempat menjual barang kebutuhan pokok. Potensi pertanian, hasil pangan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di masing-masing desa perlu dimanfaatkan agar manfaat ekonomi koperasi dapat dirasakan masyarakat setempat.
Menurut Luthfi, KDKMP diharapkan menjadi offtaker atau pembeli hasil produksi warga, sehingga petani dan pelaku UMKM memiliki akses pemasaran yang lebih luas.
“Potensi desa harus digalang, KDMP merupakan offtaker daripada produk-produk desa, termasuk di dalamnya adalah hasil pangan dan UMKM,” ujarnya.
Luthfi juga meminta KDKMP yang telah beroperasi menjadi tempat belajar bagi pengurus koperasi lain yang masih dalam tahap persiapan. Pembelajaran dapat mencakup tata kelola, sistem kerja, pengembangan usaha, hingga pola kerja sama dengan UMKM lokal melalui sistem konsinyasi atau penjualan titip.
Dengan cara tersebut, koperasi yang belum beroperasi diharapkan dapat mempercepat persiapannya tanpa harus memulai seluruh proses dari awal.
“Manajer-manajer dan pengurus yang KDMP-nya belum beroperasi bisa belajar ke sini yang sudah operasional. Jangan sampai yang belum beroperasi manajernya nganggur,” katanya.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah per 19 Oktober 2026, sebanyak 8.523 KDKMP telah terbentuk di Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut, 5.427 koperasi atau sekitar 63 persen sudah beroperasi, sedangkan 3.096 koperasi atau 37 persen lainnya masih dalam tahap persiapan.
Adapun jumlah gedung KDKMP yang telah terbangun mencapai 5.895 unit.
Dari sisi pengembangan usaha, pola kepemilikan gerai juga bervariasi. Sebanyak 4.432 KDKMP memiliki satu gerai, 749 koperasi memiliki dua gerai, 175 koperasi memiliki tiga gerai, 28 koperasi memiliki empat gerai, 39 koperasi memiliki lima gerai, tiga koperasi memiliki enam gerai, dan satu koperasi memiliki tujuh gerai.
Meski ribuan koperasi telah beroperasi, Luthfi mengakui masih ada sejumlah kendala yang menyebabkan sebagian KDKMP belum bisa menjalankan kegiatan usaha.
Hambatan tersebut antara lain keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana, mulai dari pasokan listrik yang belum memadai, kendaraan operasional yang belum tersedia, hingga barang dagangan yang belum tiba.
Karena itu, ia menegaskan perlunya evaluasi secara bertahap dan berkelanjutan untuk mengidentifikasi kebutuhan setiap koperasi, sekaligus menentukan langkah penyelesaian yang sesuai.
“Ya memang kita harus berjenjang dan berkelanjutan. Kenapa kita lakukan pengecekan agar kita dapat evaluasi kurangnya apa,” jelasnya.
Keberadaan KDKMP mulai dirasakan manfaatnya oleh sebagian warga. Sri Mulyani, warga Desa Banyudono, Kabupaten Boyolali, mengaku memilih berbelanja di koperasi tersebut karena harga bahan pokok dinilai lebih murah dan lokasinya dekat dari rumah.
Ia mencontohkan harga minyak goreng yang menurutnya dijual sekitar Rp16.000 per liter di KDKMP, sedangkan di pasaran mencapai sekitar Rp22.000.
“Harapannya dengan adanya KDMP ini apa saja murah sehingga kebutuhan di rumah dapat terpenuhi,” ujarnya.
Pengalaman warga tersebut menunjukkan bahwa harga yang terjangkau dan kemudahan akses menjadi faktor penting agar koperasi dimanfaatkan masyarakat.
Pemprov Jawa Tengah berharap, penguatan operasional KDKMP dapat berjalan beriringan dengan pemasaran produk lokal dan pengembangan potensi desa. Dengan demikian, koperasi diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pokok warga, tetapi juga memperkuat rantai pasok pangan serta membuka peluang usaha bagi petani dan pelaku UMKM setempat.(HS)
