HALO KENDAL – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kendal bekerja sama dengan KPU Kendal menggelar pendidikan politik bagi Penyelenggara Pilkada Serentak 2024, khususnya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Gedung Abdi Praja Setda Kendal, Selasa (16/7/2024).
Ketua KPU Kendal, Khasanudin mengatakan, Pilkada tahun ini sudah mulai dipersiapkan sejak 26 Januari 2024 lalu. Adapun pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2024 akan dilakukan pada Rabu, 27 November mendatang.
“Pada pelaksanaannya, terdapat beberapa penyelenggara Pilkada hingga kelompok yang bertugas dalam melancarkan Pilkada tersebut. Di antaranya, PPK (panitia pemilihan kecamatan), PPS (panitia pemungutan suara), KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara), dan Pantarlih (petugas pemuktahiran data pemilih),” ujarnya.
Khasanudin berharap, melalui pendidikan politik dari Kesbangpol tersebut, para petugas PPK di Kendal dapat lebih memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam Pemilu dan Pilkada, sesuai amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022.
“Dalam PKPU tersebut mengatur tugas PPK dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, kemudian pelaksanaan tugas-tugasnya, serta kewenangan PPK dalam Pemilu. Harapannya teman-teman PPK lebih netral, lebih memahami tupoksi mereka. Bagaimanapun kita seperti ikan dalam aquarium , jadi kita harus netral dalam Pilkada,” harapnya.
Senada disampaikan Kepala Badan Kesbangpol Kendal, Alfebian Yulando, yang juga berharap kepada PPK yang merupakan garda terdepan bagi KPU dalam pelaksanaan pemilu, untuk dapat menjaga marwah dan netralitas dalam Pemilu.
“Hak pilih tetap disalurkan tapi tetap netral. Harapannya tetap survive juga,” harapnya.
Febi, sapaan akrab Kepala Badan Kesbangpol tersebut menambahkan, kegiatan ini merupakan bentuk support dari Pemkab Kendal untuk memberikan dukungan kepada para penyelenggara pemilu demi suksesnya pelaksanaan Pilkada 2024.
Ia juga menyebut, beberapa permasalahan sering dihadapi PPK, terutama kesehatannya saat pelaksanaan pencoblosan dan penghitungan suara. Untuk itu, pihaknya akan ikut memonitor dan mengantisipasinya bersama KPU.
.
“Artinya pemerintah mensupport, sinergitas, kolaborasi dan antisipasi hal apa yang berpotensi menjadi hambatan masalah di Pilkada. Karena kan banyak PPK yang baru, kewilayahannya belum tahu, karakteristik juga belum tau, artinya meminimalkan permasalahan,” jelas Febi. (HS-06)
