HALO SALATIGA – Persoalan pengelolaan sampah perkotaan, dan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat ke daerah, dinilai menjadi tantangan serius yang menuntut inovasi daerah dalam pembiayaan pembangunan.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisariat Wilayah III Apeksi, Muhammad Farhan, yang juga Wali Kota Bandung, dalam pembukaan Prarapat Koordinasi Komisariat Wilayah (Pra-Rakor Komwil) III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Tahun 2026.
Kegiatan yang mengusung tema kepemimpinan kota transformatif dan peta jalan strategis jangka panjang ini, digelar di Wahid Prime Hotel Salatiga, baru-baru ini.
Hadir pula Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, perwakilan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta para sekretaris daerah se-Komwil III Apeksi.
Muhammad Farhan menyampaikan bahwa pertemuan yang dihadiri perwakilan dari 25 kota di lima provinsi ini, menjadi forum untuk menyelaraskan langkah dalam memperkuat otonomi daerah sekaligus mendukung program prioritas nasional.
“Misi utama Apeksi saat ini, adalah mempercepat otonomi, memperkuat sinergi lintas daerah, serta mewujudkan pembangunan yang demokratis dan transparan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Farhan, seperti dirilis salatiga.go.id .
Ia juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah kota, mulai dari dampak perubahan iklim, kerentanan infrastruktur, persoalan tata ruang, hingga keterbatasan pendanaan mitigasi.
Sementara itu, Wali Kota Salatiga, Robby Hernawan, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Salatiga sebagai tuan rumah penyelenggaraan forum tersebut.
Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan tata kelola perkotaan yang semakin kompleks.
“Saat ini tantangan daerah semakin dinamis. Isu perimbangan keuangan menuntut kita untuk adaptif dan akuntabel dalam mengelola fiskal agar pembangunan tetap optimal. Forum ini harus menjadi ruang konkret untuk menyampaikan tantangan riil daerah kepada Pemerintah Pusat, sekaligus menjadi wadah berbagi praktik baik antarkota,” ujar Robby.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para sekretaris daerah se-Komwil III Apeksi, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Lingkungan Hidup yang hadir untuk berbagi wawasan dan pengalaman kepada para peserta.
Secara khusus, Robby menyoroti tantangan pengelolaan sampah yang dihadapi daerah, terutama bagi kota dengan keterbatasan geografis dan lahan.
Menurutnya, persoalan perkotaan saat ini membutuhkan kolaborasi yang kuat, inovasi kebijakan, serta sinergi antardaerah agar solusi yang dihasilkan lebih efektif dan berkelanjutan.
Selain membahas isu tata kelola fiskal dan lingkungan, forum ini juga menyoroti penguatan tata kelola kota yang inklusif, termasuk rencana penyelenggaraan Simposium Kota Inklusi sebagai upaya mendorong standar pelayanan publik yang ramah bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
Dalam forum tersebut, juga direkomendasikan Kota Cirebon sebagai tuan rumah Rapat Kerja Komisariat Wilayah III Apeksi 2027 dan Kota Bandung sebagai tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional Apeksi 2027 mendatang. (HS-08)
