HALO KENDAL – Menanggapai Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dari Bawaslu Pusat yang menyebut Kendal masuk dalam katagori tinggi tingkat kerawanannya, Wakil Bupati Kendal, Windu Suko Basuki menegaskan, hal itu jangan sampai terjadi pada pelaksanaan Pemilu 2024.
Hal itu Wabup tegaskan, usai mengikuti kegiatan “Apel Siaga Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pada Pemilihan Umum 2024” di Stadion Utama Kendal, Minggu (4/2/2024).
“Kita harus lebih pro-aktif. Jangan sampai apa yang menjadi perkiraan dan analisa-analisa oleh level di atas dan juga Bawaslu Pusat tersebut, terjadi pada Pemilu 2024,” tandasnya di hadapan awak media.
Hal tersebut Wabup Kendal sampaikan, menanggapi data IKP dari Bawaslu RI yang menyebutkan, Kabupaten Kendal pada Peringkat 64 dari 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia dengan skor 53,25, dalam kategori Rawan Tinggi, serta Peringkat 7 dari 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dengan skor 53,25, yang juga dalam katagori Rawan Tinggi.
“Kita masyarakat Kendal ini kesehariannya hidup guyub rukun dan masyarakatnya religius. Tentu anggapan-anggapan seperti itu tidak semuanya bener. Karena kita yang hidup di Kendal saja merasakan jauh lebih aman dari daerah lain di Jawa Tengah. Mari kita ciptakan Pemilu Damai 2024 yang Luber dan Jurdil,” ungkap Windu Suko Basuki.
Pada kesempatan itu, Wabup Kendal juga sempat menyentil beberapa Anggota Panwas yang datang terlambat saat kegiatan Apel Siaga sudah berlangsung. Bahkan ada yang datang saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
“Ya seharusnya para pengawas itu bisa memberi contoh disiplin waktu, yang dimulai dari diri sendiri. Karena individu yang terbiasa disiplin waktu, berarti mereka bisa mengerjakan segala sesuatu, termasuk tugas dengan teratur dan tertata,” ujarnya.
Sementara menanggapi data IKP dari Bawaslu RI, Ketua Bawaslu Kendal, Hevy Indah Oktaria menjelaskan, data tersebut diambil secara kompleks. Menurutnya hal itu bukan hanya dari segi keamanannya saja, tapi juga dari sosial geopolitik.
“Sebenarnya banyak faktor indikator untuk menentukan IKP. Jadi kompleks. Sehingga Kabupaten Kendal lumayan tinggi tingkat kerawanan pada IKP tersebut. Tapi Insya-Allah sampai hari ini, kami sudah memetakan beberapa hal yang menjadi kerawanan, termasuk mungkin TPS-TPS rawan money politic, sampai rawan bencana alam. Nah itu sudah kami petakan,” jelasnya.
Pada kesempatan itu Hevy juga membeberkan, digelarnya Apel Siaga, dalam rangka untuk mempersiapkan Panwas Kecamatan dan Panwas Kelurahan/Desa dalam menghadapi masa tenang hingga masa pemungutan dan perhitungan suara Pemilu 2024.
“Kami juga telah menyiapkan 3.491 Pengawas TPS, kemudian 286 Panwas Kelurahan/Desa dan 60 Panwas Kecamatan bersama tim pendukungnya. Insya-Allah besok kami siap melaksanakan pengawasan, mulai hari tenang sampai pemungutan suara,” bebernya.
Meski begitu, Hevy menyebut, pihanya hanya menemukan pelanggaran terkait netralitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang kemudian telah disampaikan kepada Bupati dan pihak Dispermasdes Kendal untuk ditindak lanjuti, rena bukan menjadi kewenangan Bawaslu.(HS)
