HALO PEMALANG – Plt Bupati Pemalang Nurkholes mendorong keterlibatan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), guru, orang tua murid, dan seluruh pemangku kepentingan, agar menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan.
Pemerintah Kabupaten Pemalang, juga tengah menyiapkan langkah bersama, untuk menuntaskan persoalan perundungan (bullying) di lingkungan sekolah.
Hal tersebut disampaikan Nurkholes, saat bersama istri, Sri Indah Lestari, mengikuti kegiatan Ngopi Bareng, bersama tokoh pendidikan Kabupaten Pemalang, di halaman belakang Gedung PGRI Pemalang, belum lama ini.
Nurkholes menegaskan, penanganan kasus perundungan tidak cukup hanya melalui penyelesaian persoalan hukum, tetapi juga memerlukan pembenahan sistem pendidikan.
Menurutnya, penyelesaian masalah ini harus melibatkan guru, kepala sekolah, orang tua murid, dinas pendidikan, dan seluruh pihak terkait.
“Persoalan bullying di Pemalang saat ini harus kita selesaikan dengan tuntas. Tidak bisa hanya PGRI dan para guru yang menyelesaikan, tetapi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” kata dia, seperti dirilis pemalangkab.go.id.
Ia menjelaskan, berbagai masukan dari orang tua korban, guru, kepala sekolah dan dinas pendidikan, menjadi bahan untuk merumuskan langkah penanganan yang tepat.
Terlebih, persoalan perundungan juga dapat melibatkan pihak di luar lingkungan sekolah sehingga membutuhkan penanganan bersama.
Nurkholes berharap, kegiatan Ngopi Bareng yang direncanakan berlangsung hingga Desember mendatang dapat menjadi forum diskusi untuk membahas regulasi dan merumuskan langkah penanganan yang tepat.
Pemkab Pemalang juga berencana membentuk kelompok kerja (pokja) dan satuan tugas (satgas), serta memenuhi kebutuhan infrastruktur pendukung agar sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siswa.
Sementara itu, Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Kabupaten Pemalang, Sugiyanto mengingatkan warga PGRI mengenai kedudukan Plt. Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Menurutnya, kewenangan tersebut mencakup pengelolaan kepegawaian, mulai dari pengangkatan, pemindahan, promosi, hingga pemberhentian dan pensiun.
Karena itu, dia berharap seluruh warga PGRI menghormati dan mematuhi ketentuan kepegawaian yang berlaku.
Wakil Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah, Mualip menjelaskan bahwa PGRI tidak hanya berperan sebagai organisasi profesi, tetapi juga sebagai organisasi ketenagakerjaan dan organisasi perjuangan yang memperjuangkan kepentingan guru.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua PGRI Kabupaten Pemalang Slamet, serta jajaran pengurus cabang PGRI se-Kabupaten Pemalang. (HS-08)
