HALO SEMARANG – Pemerintah Indonesia akan segera mengirimkan bantuan tahap ketiga, Senin (20/2/2023) ke Turki dan Suriah, berupa pangan dan logistik, untuk membantu korban gempa bumi di kedua negara itu.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, terkait pengiriman bantuan untuk korban gempa di Turki dan Suriah.
“Untuk berikutnya kita akan mengirim bantuan berupa logistik yang dibutuhkan, nanti insya Allah akan diberangkatkan tanggal 20 Februari,” kata dia, seperti dirilis setkab.go.id, Selasa (14/2/2023).
Bantuan logistik berupa bahan-bahan pangan, bahan-bahan peralatan yang dibutuhkan, termasuk selimut tersebut, akan diangkut menggunakan empat pesawat kargo.
“Pokoknya yang sesuai permintaan dari Turki dan pemerintah Suriah,” kata dia.
Muhadjir Effendy juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah menyetujui pengiriman bantuan berupa uang tunai atau nonmaterial.
Muhadjir Effendy menjelaskan, pengriman bantuan tersebut, sebenarnya sudah dilaksanakan sejak Sabtu (11/2/2023) lalu.
“Bantuan dari Pemerintah Republik Indonesia, sesuai perintah dari Bapak Presiden yang diberikan kepada saya untuk mengoordinasikan itu, sudah kita berangkatkan dua gelombang atau kloter. Kloter pertama tanggal 11 Februari dan kemudian kloter kedua tanggal 13 Februari yang lalu,” kata Menko PMK.
Menko PMK menyampaikan, pemerintah Indonesia telah mengirimkan bantuan tahap pertama berupa personel dan peralatan pendukung, termasuk dokter dan tenaga medis.
Hal tersebut bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana di Turki dan Suriah.
“Untuk kloter pertama itu kita kirim sebanyak 62 personel, berikut perangkat-perangkat peralatan pendukungnya. Kemudian pada tanggal 13 Februari, kita kirim 181 personel orang untuk melakukan tugas-tugas perbantuan di sana, terutama untuk pertolongan pertama yaitu SAR dan tenaga medis untuk pertolongan pertama, terutama dibutuhkan dokter-dokter bedah ortopedi,” kata Menko PMK.
Selanjutnya untuk bantuan tahap kedua, kata Muhadjir, pemerintah Indonesia mengirimkan kebutuhan dokter dan ahli kesehatan yang akan menangani penyakit menular. (HS-08)
