DI Kota Semarang, kabar baik kadang datang dengan cara yang sangat kompak. Beberapa hari lalu, sejumlah media online merilis berita dengan nada optimistis: tingkat kepuasan warga terhadap kepemimpinan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti dan Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin disebut tinggi setelah satu tahun masa kerja.
Berita itu muncul hampir bersamaan. Judulnya berbeda sedikit, tetapi isi paragrafnya terasa akrab di mata pembaca yang telaten. Kalimat pembuka, angka survei, hingga alur ceritanya terlihat sangat serasi satu sama lain. Terlalu serasi, bahkan nyaris identik. Sampai-sampai ada pembaca yang merasa sedang membaca berita yang sama berkali-kali dengan logo media berbeda.
Di dunia jurnalistik, kejadian semacam ini bukan hal baru. Banyak redaksi menerima rilis resmi dari lembaga atau instansi. Bedanya, biasanya tiap media akan menulis ulang dengan gaya sendiri. Ada yang menambah konteks, ada yang mencari komentar tambahan.
Namun dalam kasus ini, keakraban antarartikel terasa lebih dari sekadar kebetulan editorial.
Kecurigaan publik pun muncul: apakah ini berita biasa, atau sebenarnya produk humas yang sedang berkeliling redaksi?
Narasi yang beredar menyebutkan tingkat kepuasan publik cukup tinggi terhadap kinerja pasangan wali kota tersebut. Survei yang disebut berasal dari salah satu media nasional itu menampilkan angka yang mengesankan. Dalam dunia politik lokal, angka kepuasan memang kerap menjadi alat ukur yang ampuh. Ia bisa dipakai sebagai bahan evaluasi, bisa pula menjadi amunisi citra.
Masalahnya, warga Semarang hidup di dunia nyata, bukan di kolom survei.
Di media sosial, respons publik terasa jauh lebih ramai daripada isi berita. Kolom komentar berubah menjadi forum evaluasi spontan. Warga menyampaikan pengalaman sehari-hari: jalan yang belum juga rapi, proyek yang terasa lambat, hingga keluhan klasik soal birokrasi dan persoalan banjir.
Ada pula yang langsung membandingkan kepemimpinan sekarang dengan masa Hendrar Prihadi, wali kota Semarang periode sebelumnya. Di mata sebagian warga, era pria yang akrab dipanggil Hendi itu dianggap lebih gesit dalam urusan pembangunan kota.
Perbandingan itu tentu bukan hasil penelitian akademis. Ia lahir dari memori kolektif warga yang setiap hari melewati jalan yang sama, melihat proyek yang sama, dan menghadapi persoalan kota yang itu-itu saja.
Dalam politik lokal, memori semacam ini sering lebih kuat daripada angka survei.
Ada satu hal menarik dari fenomena ini: jarak antara narasi resmi dan obrolan warga.
Di layar berita, kota terlihat penuh kepuasan. Di kolom komentar, warga sedang sibuk menjadi juri lomba evaluasi pemerintah.
Kontras ini mengingatkan pada tradisi lama di kota-kota Indonesia. Di satu sisi ada laporan formal yang penuh optimisme. Di sisi lain ada obrolan santai di warung kopi, yang sering lebih jujur daripada rapat resmi.
Di Semarang, tradisi itu hidup subur. Dari angkringan hingga grup WhatsApp RT, warga memiliki kemampuan luar biasa dalam menilai kinerja pemerintah.
Kadang tanpa grafik. Tanpa metodologi. Tanpa margin of error.
Hanya bermodal pengalaman sehari-hari.
Survei sebenarnya alat yang penting. Dalam dunia pemerintahan modern, ia dipakai untuk membaca opini publik secara terukur. Metodenya jelas: ada responden, ada margin of error, ada teknik sampling.
Masalah muncul ketika survei hadir tanpa penjelasan yang memadai. Publik ingin tahu siapa yang melakukan penelitian, berapa jumlah responden, serta bagaimana cara pengambilan datanya.
Tanpa penjelasan tersebut, angka survei akan terasa seperti angka ramalan cuaca di kalender dinding.
Bisa jadi benar. Bisa juga sekadar penghibur hati.
Apalagi jika berita yang memuatnya tampil terlalu rapi dan seragam di banyak media. Pembaca yang kritis biasanya langsung mencium aroma yang berbeda dari berita biasa.
Bukan aroma kopi pagi, melainkan aroma pers rilis.
Fenomena ini sebenarnya menarik jika dilihat dari sisi komunikasi politik.
Pemerintah daerah tentu ingin menyampaikan kabar baik. Itu wajar. Tiap pemimpin membutuhkan ruang untuk menunjukkan hasil kerja. Namun publik juga memiliki radar yang cukup tajam.
Ketika pesan terasa terlalu halus, warga sering justru makin penasaran.
Efeknya bisa lucu. Semakin keras promosi yang dilakukan, semakin rajin warga memeriksa apakah cerita itu cocok dengan kenyataan di jalan.
Di Semarang, proses pemeriksaan itu biasanya berlangsung spontan. Netizen berubah menjadi pengamat kota dadakan. Mereka membahas drainase, trotoar, transportasi, hingga proyek revitalisasi dengan semangat yang hampir akademis.
Padahal sebagian dari mereka menulis sambil menunggu lampu merah berubah hijau.
Peristiwa ini memberi pelajaran kecil bagi semua pihak.
Bagi pemerintah, kepercayaan publik tidak tumbuh dari angka survei saja. Ia lahir dari pengalaman warga setiap hari. Jalan yang lebih rapi, pelayanan yang cepat, dan proyek yang selesai tepat waktu sering lebih meyakinkan daripada grafik kepuasan.
Bagi media, menjaga jarak dari rilis humas tetap penting. Pembaca sekarang semakin peka. Mereka bisa membedakan mana berita hasil liputan dan mana yang terasa seperti brosur.
Sedangkan bagi warga, skeptisisme juga perlu ditemani akal sehat. Tidak semua survei salah, dan tidak semua kritik benar.
Kota yang sehat memang membutuhkan tiga hal: pemerintah yang bekerja, media yang kritis, dan warga yang cerewet dengan cara yang cerdas.
Pada akhirnya, kisah survei kepuasan di Semarang ini mungkin akan lewat begitu saja, tenggelam oleh berita baru besok pagi. Namun ia meninggalkan satu pengingat yang cukup lucu.
Di era internet, membuat narasi yang terlalu rapi justru berisiko menimbulkan keraguan.
Warga sekarang membaca berita sambil membandingkan dengan pengalaman sendiri. Mereka melihat jalan yang dilalui setiap hari, lalu bertanya dalam hati: apakah kota ini benar-benar sepuas yang tertulis di berita?
Jika jawabannya belum jelas, warga Semarang biasanya punya cara sederhana untuk menyimpulkan keadaan.
Mereka membuka kolom komentar.
Di sana, survei kepuasan sering berubah menjadi festival opini. Dan dalam festival itu, setiap orang merasa berhak menjadi lembaga penelitian kecil-kecilan.
Tanpa kuesioner.
Tanpa sponsor.
Tanpa rilis pers.(Tulisan ini disempurnakan oleh AI-HS)
