HALO SEMARANG – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Muslim Ayub mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji 2025, guna mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan ibadah haji tahun ini.
Usulan tersebut muncul setelah banyaknya keluhan dari jemaah Indonesia, khususnya terkait layanan katering, akomodasi, hingga transportasi selama pelaksanaan puncak ibadah haji.
“Kalau kita runut dari perjalanan Mekah ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina, banyak kekecewaan dari jemaah yang kami dapatkan,” kata Muslim Ayub baru-baru ini, seperti dirilis dpr.go.id.
Politisi Fraksi Partai NasDem ini menegaskan bahwa ada jemaah yang sempat terlantar hingga berjam-jam, bahkan ada yang satu hari penuh di dalam kendaraan tanpa kejelasan.
Hal tersebut, menurutnya, telah menimbulkan ketidakpuasan besar di kalangan jemaah, yang tidak boleh kembali terulang pada musim haji tahun-tahun berikutnya.
“Ketidakbecusan penyelenggara ini sangat terlihat. Karena itu, kami di DPR sebagai pengawas, bertanggung jawab melakukan evaluasi menyeluruh. Rencananya, kami akan mengusulkan pembentukan Pansus Haji di DPR RI,” tegas Anggota Komisi XIII ini.
Pansus ini, lanjut Muslim, akan menelusuri secara komprehensif, pelaksanaan teknis ibadah haji mulai dari aspek katering, transportasi, akomodasi, hingga sistem pelayanan terhadap jemaah Indonesia selama di Tanah Suci.
Ia juga menyoroti peristiwa inisiatif jemaah dari kloter Aceh yang memilih berjalan kaki sejauh 7 kilometer, dari Muzdalifah ke Mina, karena lamanya antrean bus.
“Itu bentuk ikhtiar luar biasa. Tapi seharusnya tidak perlu terjadi kalau manajemen transportasi haji berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Muslim berharap persoalan yang terjadi tahun ini dapat menjadi pelajaran berharga agar tidak kembali terjadi pada penyelenggaraan haji tahun 2026.
Ia juga mengapresiasi semangat para jemaah yang tetap sabar dalam menghadapi situasi sulit di tengah ibadah.
Muslim Ayub berharap momentum ini menjadi awal dari reformasi sistemik dalam pelayanan haji.
“Haji bukan hanya soal ibadah, tapi juga soal martabat dan keselamatan jemaah. Pemerintah harus hadir dengan sistem yang tangguh dan manusiawi,” tutupnya. (HS-08)
