in

Soal Makan Bergizi Gratis, Politisi Demokrat Ini Minta Masyarakat Turunkan Daya Kritis

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron. (Foto : emedia.dpr.go.id)

 

HALO SEMARANG – Sikap kritis masyarakat dan sejumlah kalangan, mengenai program makan bergizi gratis (MBG), rupanya mendapat penolakan dari anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron.

Dalam berbagai unggahan di media sosial, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan, termasuk kualitas rasa makanan, produk yang disajikan, hingga adanya penyimpangan seperti permintaan dana pada orang tua / wali siswa untuk membeli wadah tempat makanan.

Menanggapi sikap kritis masyarakat itu, Komisi VI DPR RI Herman Khaeron membela program MBG Presiden Prabowo, dengan meminta masyarakat menurunkan daya kritisnya.

Alasannya, program tersebut baru berlangsung selama sepekan, sehingga belum sempurna.

Sebaliknya, dia justru meminta masyarakat mendukung agar program ini dapat berjalan dengan baik dalam waktu dekat.

“Untuk program yang baru berjalan ini, semua harus menurunkan daya kritisnya. Karena ini baru berjalan selama seminggu. Dalam sebulan ke depan, mungkin program ini sudah mulai berjalan dengan baik,” kata Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini, seperti dirilis dpr.go.id¸ Rabu (15/1/2025).

Lebih lanjut dia mengusulkan agar pedagang dan kantin sekolah, dilibatkan dalam Program MBG.

Usulan ini dia sampaikan guna memastikan kelancaran pelaksanaan MBG yang mana membutuhkan koordinasi dan dukungan dari banyak pihak.

“Di sekolah itu ada kantin dan pedagang-pedagang. Mungkin ke depannya mereka bisa dilibatkan dalam program makan bergizi gratis untuk menyukseskan agar berjalan lancar,” kata Herman.

Tidak hanya itu, Herman juga menekankan, MBG membutuhkan logistik yang besar dalam waktu bersamaan setiap harinya.

Ia menyarankan, agar ada institusi khusus yang terstruktur hingga tingkat bawah, untuk menangani hal ini supaya terkoordinasi dengan seluruh tingkatan pemerintahan.

Sebagai informasi, program MBG merupakan prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang telah diterapkan di sejumlah sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia pada awal tahun 2025.

Seiring berjalannya waktu, program ini diharapkan bisa meningkatkan jangkauan dan jumlah penerima manfaat.

Pada awal peluncuran MBG, ada sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah dan ibu hamil.

Jumlah SPPG ini diproyeksikan akan terus meningkat setiap hari hingga mencapai 937 titik pada akhir Januari 2025, dengan target menjangkau tiga juta penerima manfaat.

Harapannya, program ini bisa mencakup hingga 15 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025 dan sekaligus mencapai target untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2029.

Pun, dampak positif dari MBG ini menyebar luas hingga ke pelosok Indonesia serta menjadi salah satu upaya strategis untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera dan berkelanjutan. (HS-08)

Lakukan Evaluasi, Legislator Ini Beberkan Sejumlah Persoalan Program Makan Bergizi Gratis Mulai Variasi Menu hingga Makanan Sisa

Demi Pemerataan Layanan, Pemerintah segera luncurkan Quick Win Peningkatan Kapasitas Rumah Sakit Daerah