MATAHARI terbit sama cerahnya untuk semua orang. Tapi bagi sebagian warga di Kota Semarang, cahaya itu menerangi rumah mewah di perumahan elit, sementara bagi yang lain, cahaya itu memantul dari genangan air banjir di bantaran sungai atau terhalang gedung tinggi bangunan hotel dan mal.
Kota ini, dengan penduduk lebih dari 1,6 juta jiwa, tumbuh pesat berkat arus urbanisasi yang melimpah.
Lihat saja bagaimana urbanisasi ini membentuk wajah Semarang. Orang-orang dari desa berbondong-bondong ke sini, berharap pekerjaan di pabrik atau toko. Tapi kenyataannya, banyak yang berakhir di sektor informal, jualan kaki lima, juru parkir, atau ojek online.
Data dari BPS Jawa Tengah menunjukkan pertumbuhan penduduk kota ini tertinggi di provinsi, tapi daya tampung sosialnya sudah mulai sesak. Akibatnya, permukiman padat penduduk di bantaran sungai seperti di Kelurahan Tandang, Tanjungmas, Semarang Utara, atau Tambakrejo jadi pilihan utama.
Di sana, rumah-rumah rapat, dengan drainase yang lebih sering mampet daripada lancar. Banjir rob kerap datang, membuat warga harus berjuang untuk tiap tahun menaikkan lantai rumah.
Sementara itu, di perumahan elit seperti Citragrand, BSB, POJ City, Graha Padma, atau Candi Golf, mobil mewah melaju mulus di jalan beton lebar, tanpa khawatir genangan. Mereka bahkan punya kolam renang, sementara warga di permukiman padat juga punya “kolam renang” gratis dari sungai yang meluap.
Bicara soal kesenjangan, indeks Gini di Semarang sekitar 0,369 pada 2023 menurut BPS, yang katanya masuk kategori rendah. Tapi coba lihat fakta di lapangan, pendapatan per kapita kota ini Rp 543 juta per tahun, tertinggi di Jateng, tapi kemiskinan masih merajalela.
Itu seperti punya kue raksasa, tapi hanya dibagi ke segelintir orang. Di daerah elit, pembangunan infrastruktur berjalan lancar.
Akses jalan menuju perumahan mewah dibangun dengan ornamen cantik, talut kokoh, dan lampu jalan yang terang benderang. Karena pengembang perumahan elit mungkin punya akses khusus ke pemerintah, sehingga politik anggaran bisa digeser ke sana.
Anggaran pemerintah seolah mengalir deras, mungkin juga karena lobi-lobi politik yang manis dan “sumbangan” sang pengembang saat Pilkada.
Sementara di permukiman padat seperti di Gayamsari, Semarang Utara, atau Genuk, program penataan kumuh terasa setengah hati. Rumah tidak layak huni (RTLH) masih banyak, dengan sampah menumpuk dan limbah rumah tangga mengalir ke sungai.
Janji pembangunan hanya datang lima tahun sekali, khususnya saat calon legislatif atau calon kepala daerah butuh dukungan mereka untuk mendulang suara di tempat pemungutan suara (TPS).
Setelah hajatan Pemilu usai, pemerintah hanya bilang sedang atasi, tapi hasilnya? Sungai makin kotor, dan warga makin akrab dengan persoalan lingkungan.
Transisi ke sisi lain kota, perumahan elit tumbuh subur. Di sana, rumah-rumah besar dengan fasilitas pendukung dekat, membuat hidup terasa seperti liburan abadi.
Pembangunan jalan ke kawasan ini prioritas utama, dengan beton tebal dan desain menarik yang bikin mata terpesona. Sementara itu, di wilayah kumuh, jalan becek dan berlubang jadi tantangan harian.
Warga miskin harus berjuang melawan banjir, pengangguran, dan masalah sosial lainnya. Bahkan akhir-akhir ini banyak muncul kritik di media sosial tentang pembangunan yang seakan asal-asalan, dengan munculnya istilah “gunung” untuk kritik tentang elevasi dan leveling pembangunan jalan atau pedestrian yang “ngawur”.
Lucunya, pemerintah sering promosi Semarang sebagai kota pintar, tapi program pembangunan di daerah miskin lebih mirip tambal sulam.
Mungkin anggaran lebih suka mampir ke proyek elit, karena di sana ada potensi pajak lebih besar dan pengembangnya dekat dengan kekuasaan.
Di bantaran sungai, warga hidup dengan risiko banjir dan penyakit, sementara di elit, taman pribadi dan keamanan 24 jam jadi standar.
Pada akhirnya, keadilan pembangunan di kota ini bukan soal seberapa tinggi gedung berdiri atau seberapa panjang jalan beton dibangun, melainkan seberapa rendah pemerintah mau turun bawah untuk melihat warganya yang masih berdiri di genangan air setinggi mata kaki.
Dan di Semarang hari ini, pembangunan seakan masih berjalan ke atas dan ke pinggir, sementara keadilan sering tertinggal di tengah genangan.(Tulisan ini disempurnakan oleh AI-HS)
