TANGGAL 20 Februari 2026, tepat setahun sudah kepemimpinan Agustina Wilujeng Pramestuti dan Iswar Aminuddin menakhodai Kota Semarang.
Dalam kalender politik, satu tahun memang belum usia matang. Namun dalam praktik pemerintahan, satu tahun cukup untuk memberi kesan awal: apakah kapal bergerak, berputar-putar, atau sekadar menyalakan mesin.
Sejak awal, Agustin–Iswar datang membawa lima tagline pembangunan yang terdengar menjanjikan: Semarang Bersih, Semarang Sehat, Semarang Cerdas, Semarang Makmur, dan Semarang Tangguh.
Lima frasa yang rapi, mudah dicetak di spanduk, dan enak diucapkan di podium. Sayangnya, di lapangan, lima tagline ini lebih sering terdengar sebagai daftar harapan ketimbang potret kenyataan.
Kota tetap sibuk dengan urusan lama. Persoalan banjir belum benar-benar jinak, kemacetan tetap setia di jam-jam tertentu, dan pelayanan publik berjalan dengan ritme yang terasa itu-itu saja.
Tidak ada gebrakan yang membuat warga spontan berkata, “Oh, ini wajah baru Semarang.” Yang ada justru perasaan familiar, kota berjalan, tetapi tanpa akselerasi yang terasa.
Meski dalam tabel dan angka-angka indikator laporan dinas, menunjukkan grafik meningkat. Namun itu hanya angka-angka, masyarakat lah yang jelas merasakan dampaknya.
Transisi dari harapan ke kebingungan ini diperparah oleh isu yang pelan-pelan menguat: kabar kerenggangan hubungan antara wali kota dan wakil wali kota.
Kabar ini tidak pernah muncul dalam bentuk pernyataan resmi, tetapi cukup sering mampir di obrolan politik lokal, bahkan di kantin balai kota.
Dalam dunia pemerintahan, hubungan pimpinan memang bukan sinetron, tetapi ketika chemistry dingin, dampaknya bisa terasa sampai level birokrasi.
Di beberapa kesempatan, Agustina Wilujeng dan Iswar Aminuddin terlihat berjalan di jalur masing-masing. Kadang juga terlihat mesra di depan kamera media. Tidak ada konflik terbuka, hanya kesan jarak. Padahal, duet kepala daerah ibarat pengemudi dan navigator. Kalau arah tidak sejalan, kendaraan tetap jalan, tetapi rawan muter-muter di tempat yang sama.
Belum selesai soal relasi internal, suhu politik kota malah menghangat oleh isu eksternal. Nama Agustina Wilujeng sempat disebut-sebut dalam kabar pendalaman kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang terlaksana tahun 2021 lalu. Kasus ini sebelumnya ditangani aparat penegak hukum dan sempat menjadi sorotan nasional.
Perlu ditegaskan, sampai saat ini belum ada kepastian hukum yang menyatakan keterlibatan Agustina Wilujeng. Semua masih berada di wilayah dugaan. Namun, dalam politik, isu sering bekerja lebih cepat daripada palu hakim. Sekalipun belum terbukti, kabar ini cukup untuk membuat suasana Balai Kota sedikit lebih tegang dari biasanya.
Di tengah kabar yang belum jelas itu, roda pemerintahan tetap harus berputar. Agenda rapat jalan, proyek berjalan, dan pidato tetap dibacakan. Hanya saja, fokus terasa terpecah. Energi yang seharusnya dipakai merapikan kebijakan, sebagian habis untuk meredam bisik-bisik.
Di antara semua itu, ada satu program yang relatif sering disebut warga sebagai hal positif: program bantuan Rp 25 juta per RT. Program ini memberi ruang bagi warga untuk memperbaiki lingkungan, mengurus fasilitas kecil, dan menyelesaikan persoalan lokal tanpa harus menunggu lama. Di beberapa tempat, program ini memang terasa manfaatnya.
Namun, bahkan program ini pun menyisakan catatan. Pengelolaan dana di level RT bukan perkara sederhana. Administrasi, pelaporan, dan pengawasan menjadi pekerjaan rumah besar. Tanpa pendampingan yang rapi, niat baik bisa berubah menjadi masalah hukum di kemudian hari. Di titik ini, pemerintah kota dituntut lebih cermat, bukan sekadar murah hati.
Jika dirangkum, setahun Agustin–Iswar terasa seperti masa orientasi yang kepanjangan. Terlalu lama untuk disebut pemanasan, tetapi terlalu singkat untuk disebut gagal. Lima tagline pembangunan masih berdiri tegak, meski realisasinya berjalan tertatih. Hubungan pimpinan daerah masih menjadi tanda tanya. Isu hukum ikut membayangi, meski belum berujung kepastian.
Humornya, kota ini seolah hidup di antara poster dan realitas. Poster penuh janji, realitas penuh jeda. Warga tetap beraktivitas, membayar pajak yang naik, dan berharap perubahan datang perlahan. Mereka tidak menuntut keajaiban, hanya kemajuan yang terasa, meski kecil.
Setahun pemerintahan adalah cermin awal. Dari cermin itu, yang terlihat belum terlalu meyakinkan, tetapi juga belum sepenuhnya suram.
Agustina Wilujeng dan Iswar Aminuddin masih punya waktu untuk membuktikan bahwa lima tagline bukan sekadar hiasan. Syaratnya satu: lebih rukun di dalam, lebih fokus ke luar, dan lebih sigap membaca kebutuhan kota.
Selamat bekerja untuk Kota Semarang agar lebih baik.(Tulisan ini disempurnakan oleh AI-HS)
