HALO SEMARANG – Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa dia tidak memiliki wewenang untuk menentukan capres dan cawapres, pada Pemilu 2024 mendatang.
Hal itu disampaikan Presiden RI, pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dalam rangka HUT Ke-78 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan Jakarta, Rabu (16/8/2023)
Saat itu dia juga menyinggung soal julukan “lurah”, yang diarahkan kepadanya, terkait Pilpres 2023.
“Saya sempat berpikir, siapa ini “Pak Lurah”. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu, yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya saya jawab saja, saya bukan lurah, saya Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode,” kata Jokowi.
Jokowi kemudian menegaskan bahwa dia bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi parpol.
Sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres adalah partai politik dan koalisi partai politik.
“Jadi saya ingin mengatakan, itu bukan wewenang saya. Bukan wewenang Pak Lurah. Bukan wewenang Pak Lurah, sekali lagi,” kata dia.
Jokowi mengatakan dapat memahami, bahwa seorang Presiden dijadikan dijadikan alibi dan tameng.
Bahkan walau kampanye belum mulai, foto Jokowi sudah banyak dipasang di mana-mana, bersama tokoh-tokoh lain untuk promosi bakal capres atau bakal caleg.
“Saya ke Provinsi A, ada, ke Kota B, ada, ke Kabupaten C, ada juga. Sampai ke tikungan-tikungan desa, ada juga. Tapi, bukan foto saya sendirian. Ada di sebelahnya bareng Capres. Ya, saya kira menurut saya juga tidak apa-apa. Boleh-boleh saja,” kata dia.
Jokowi juga mengatakan bahwa posisi Presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan.
Ada tanggung jawab besar yang harus diemban. Banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan.
Dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan kepada Presiden, mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan, bahkan makian dan fitnahan bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial.
“Saya tahu, ada yang mengatakan saya ini bodoh, plonga-plongo, tidak tahu apa-apa, Firaun, tolol. Ya, ndak apa-apa. Sebagai pribadi, saya menerima saja. Tapi, yang membuat saya sedih, budaya santun dan budi pekerti luhur bangsa ini, tampak mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, sekali lagi, polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia,” kata dia.
Jokowi juga menyatakan mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut.
Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045.
“Ini yang bolak-balik saya sampaikan di setiap kesempatan. Bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045, meraih posisi menjadi negara 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Kita punya kesempatan,” kata dia.
Tidak hanya peluang saja, tapi strategi untuk meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan.
“Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju, atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur,” kata dia. (HS-08)
