HALO SEMARANG – Kota Semarang dipercaya oleh pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menjadi tuan rumah Rakernas APEKSI XIV yang akan digelar pada 2-6 Juli 2019 mendatang. Untuk kesempatan ini, Wali Kota Semarang mengucapkan terima kasih dan siap menjadi tuan rumah yang baik.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Airin selaku Ketua Umum APEKSI. Karena Semarang tanggal 2-6 Juli ditunjuk sebagai tuan rumah Rakernas APEKSI menggantikan Kota Palu yang baru saja mengalami musibah gempa dan tsunami,” tegas pria yang akrab disapa Hendi saat Konferensi Pers usai Acara Rapat Kerja Komisariat Wilayah III APEKSI Tahun 2019 dan Launching Rakernas APEKSI Tahun 2019 di Hotel Po Lantai 7 Jalan Pemuda, Kota Semarang Jumat (29/3/2019).
Dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah III APEKSI Tahun 2019 tersebut, juga menghasilkan beberapa rekomendasi penting. Dari kedudukan aparatur sipil negara (ASN) jenis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), bagi hasil pajak bermotor, dana kelurahan, sampai usulan kenaikan gaji Wali Kota Se-Indonesia.
Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Airin Rachmi Diany menegaskan, salah satu rekomendasi Rakerwil III di Kota Semarang adalah adanya harapan Wali Kota se-Indonesia dinaikan gajinya atau insentifnya.
Namun, perempuan berhijab yang akrab disapa Airin ini berjanji, para wali kota akan tetap kerja profesional sesuai dengan kinerjanya jika kenaikan gaji disetujui Presiden Jokowi di Rakernas APEKSI di Kota Semarang pada 2-6 Juli mendatang.
“Kami diberikan amanah, tentunya tapi di satu sisi bahwa kami pun juga ada tanggung jawab. Sehingga ada profesionalitas yang lebih baik lagi dan kami sama dengan teman-teman lainnya, ingin naik gaji juga. Tapi tidak berarti gaji tidak dinaikkan kami kerja nggak maksimal, nggak juga,” ungkap Airin, sapaan akrabnya.
Namun, Airin menolak menyebutkan saat beberapa wartawan menanyakan, berapa kenaikan gaji yang diusulkan.
“Wah nggak tahu, pokoknya saya nyampein saja. Yang penting kompak saja, jadi perjanjiannya sama. Jangan kami berkeinginan, yang kami perjuangkan bukan hanya wali kota saja, tapi semuanya,” tegasnya.
Kenikan gaji ini, kata Airin, juga untuk pejabat eselon sampai tenaga kontrak non-ASN maupun ASN jenis P3K.
“Jadi pemda adalah kami beserta seluruh jajarannya, baik pejabat lingkungan eselon 2,3,4 dan staf dengan tenaga sukarela atau P3K yang kami sebut plus dengan DPRD-nya. Satu kesatuan jadi teman-teman (wartawan-red) jangan quote, Airin minta gaji naik,” bebernya.
Airin juga menambahkan, jika tidak semua wali kota menerima gajinya, bahkan ada yang menyumbangkannya sebagai sedekah dengan niatan ibadah.
“Teman-teman nulisnya jangan wali kota nuntut minta gaji, jadinya kami dibully lagi. Padahal ada satu temen nggak terima gaji, gaji diberikan untuk ibadah, ibadah kan nggak perlu disampein,” tandasnya.
Perempuan berhijab ini menjelaskan, rekomendasi kedua, harapan ada dana bagi hasil untuk pajak kendaraan ke kabupaten/kota yang selama ini masuk ke provinsi. Pasalnya, kendaraan jenis motor maupun mobil justru sering menggunakan jalan di wilayah perkotaan.
Lalu soal dana kelurahan, Airin menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Presiden yang telah menyetujui. Namun, dirinya berharap nilai dana kelurahan bisa lebih ditingkatkan karena jauh di bawah dana desa.
“Kami berterima kasih, dana kelurahan sudah bisa mencapai Rp 300 sampai Rp 350 juta-an. Kami berharap bisa ditingkatkan lagi,” ujarnya.(HS)