HALO KENDAL – Pemerintah Kabupaten Kendal menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK), APBD Kabupaten Kendal Triwulan IV Tahun Anggaran 2020, melalui Aplikasi Zoom Meeting di Ruang Telekonferensi, Kamis (28/1/2021).
Rapat Koordinasi POK yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali tersebut, sebagai sarana untuk mengetahui perjalanan kegiatan terkait dengan anggaran, maupun menyangkut perjalanan pelaksanaan pembangunan fisiknya.
Wakil Bupati Kendal, Masrur Masykur dalam sambutannya menyampaikan, jika pada pelaksanaan di tahun 2020 terdapat beberapa keterlambatan, terutama pada bagian pergerakan fisik.
“Adanya recofusing untuk penanganan Covid-19 pada Tahun 2020, menyebabkan pergerakan fisik mengalami sedikit hambatan. Sehingga tidak terlalu maksimal seperti tahun sebelumnya,” terangnya.
Lebih lanjut Wakil Bupati berpesan, agar pada awal tahun 2021 setiap Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) memiliki inovasi dalam menyusun program dan melaksanakan kegaiatan.
“Sehinga kepada Kepala OPD, dituntut untuk belajar mencari solusi, berinovasi dan berkreasi,” tandas Masrur Masykur.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kendal, Moh Toha menjelaskan, jika pada tahun 2020 realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja, baik untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung mencapi 88,94 persen.
“Jumlah anggaran tahun 2020 alokasi mencapai Rp 2,2 triliun, dengan pembagian dua pengalokasian secara tidak langsung dan langsung. Selama ini untuk tidak langsung realisasi fisik mencapai 91 persen dan langsung 83 persen,” jelas Moh toha.
M Toha mengungkapkan, jika selama realisasi belanja dari tahun 2016 hingga 2020, Pemerintah Kendal memiliki tren yang membaik. Meski pada tahun 2018 realisasi terbilang paling tinggi mencapai 84,3 persen.
Melihat Kabupaten Kendal yang terus meningkat dalam realisasi belanja, menghasilkan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang terbilang sedikit, menurutnya proses penganggaran tidak lagi memasang defisit yang bersar.
“Melalui rakor POK ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pembangunan bisa terlaksana tepat waktu dan tepat sasaran, serta tepat peruntukannya sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh masing-masing SKPD,” pungkasnya.(HS)