HALO KENDAL – Terdapat beberapa alasan yang mendasari kenapa aparatur sipil negara (ASN) harus netral dalam pemilu atau pilkada. Salah satunya adalah mencegah konflik kepentingan. Netralitas ASN penting untuk memastikan tidak ada penggunaan fasilitas negara dalam upaya mendukung peserta pemilu tertentu.
Ketua Bawaslu Kendal, Hevy Indah Oktaria menegaskan, netralitas juga akan memudahkan ASN dalam memahami hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan berpotensi melanggar kode etik maupun disiplin pegawai.
“Untuk itulah melalui Surat Keputusan Bersama atau SKB yang ditandatangani Menpan RB, Mendagri dan Kepala BKN, berlaku bagi ASN di seluruh tingkatan instansi baik di pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten, kota, provinsi di seluruh Indonesia,” ujarnya dalam rakor sosialisasi Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Gedung Abdi Praja Setda Kendal, Kamis (18/7/2024).
Acara rakor “Menakar Kerawanan Pengawasan Pilkada 2024” dihadiri Asisten Bidang Politik Sekda Kendal, Suharjo, serta seluruh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam) se-Kabupaten Kendal.
Hevy mengungkapkan, Bawaslu Kendal mengapresiasi Kesbangpol yang mengadakan kegiatan sosialisasi terkait dengan pengawasan Pemilu dan Pilkada 2024.
“Kami sampaikan juga dalam sosialisasi tersebut terkait dengan pengawasan Pilkada 2024 kemudian netralitas ASN TNI polri, dan juga terkait dengan kalender pengawasan yang sesuai dengan tahapan Pilkada 2024,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Kesabangpol Kendal, Alfebian Yulando mengatakan, rakor digelar dalam rangka persiapan menjelang Pilkada bersama KPU dan juga Bawaslu yang tujuannya untuk mempersiapkan segala sesuatunya terkait gelaran Pilkada nanti.
“Kami memberikan support pelaksanaan suksesnya pilkada, koordinasi dan lain sebagainya supaya jalannya pilkada sukses. Kami juga melakukan pemetaan di lapangan yang berpotensi dapat menimbulkan gangguan pelaksanaan pilkada nanti,” ujarnya.
Artinya, lanjut Febi sapaan akrabnya, sebagai penyelenggara Pilkada, KPU dan Bawaslu tidak sendirian, nantinya akan didampingi untuk bersama mensuskseskan, juga mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan terjadi.
“Antisipasi kemungkinan kampanye hoaks dan lainnya. Saat ini kita masih menilai jalannya perpolitikan di Kendal masih cair dan dinamis, mungkin di awal bulan Agustus, akan ada deklarasi calon. Dari sudut pandang kami maksimal akan ada empat calon dan dua calon minimal,” ungkapnya. (HS-06).
